Kuasa Hukum Setya Novanto Kembali Pertanyakan Keabsahan Bukti

Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya
NASIONAL — Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya kembali mempertanyakan soal keabsahan bukti rekaman percakapan yang diberikan oleh pelapor, Menteri ESDM, Sudirman Said pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.
Firman mengatakan originalitas, otentik itu yang sangat penting didalam sebuah pemeriksaan persidangan peradilan apapun, termasuk peradilan etik. Menurutnya, tidak akan ada sebuah nilai terhadap suatu persoalan, manakala uji validitas belum bisa dilakukan oleh MKD.
“Sangat tidak etis, kalau MKD melakukan pemeriksaan, tapi belum ada rekaman otentik, Ini menimbulkan persoalan,” ujar Firman di Jakarta, Sabtu (05/12/2015).
Dirinya menyebut jika ada tiga versi rekaman yang dimiliki Dirut PT Freeport Maroef Sjamsuddin, hal ini menimbulkan spekulasi bukti. Ketika muncul spekulasi bukti, didalam dunia peradilan apapun, menunjukan sebuah keragu-raguan.
“kalo sudah menjadi keragu-raguan minimal dari originalitasnya, maka bukti tersebut perlu ditinggalkan, artinya pemeriksaan bukti itu tidak bisa dilakukan, substansi itu juga tidak bisa memberikan penilaian selebihnya,”sebutnya. 
Firman menilai, dalam kasus ini memang segaja didompleng oleh oknum yang sengaja ingin menjatuhkan Ketua DPR, Setya Novanto.
“Dari awal saya sudah katakan, originalitas dan validitas itu penting, tapi ini ketika persidangan, MKD berprinsip, periksa dulu orangnya, bukti belakangan, Nah Inilah yang terjadi,” jelasnya.
Yang menggunakan referensi disebut bukti, tidak ada yang namanya lembaga peradilan itu tidak memiliki standar pembuktian.
“Maka itu, ketika rekaman diputarkan berkali kali, justru dua hal yang dituduh kepada Setya novanto yang dituding mencatut nama presiden, secara ekspresi yuridis kalimatnya aja tidak ada, apalagi originalitasnya,” tandasnya.
Firman menyebutkan, rekaman tersebut illegal, illegal intersepsion, otoritas melakukan penyadapan tidak sesuai UU, Lantas apa lagi  yang bisa memberikan nilai yuridisnya.
“Jangankan nilai yuridisnya, nilai etiknya aja gak ada,” tutupnya.
SABTU, 05 Desember / Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Foto: Adista Pattisahusiwa / Editor : ME. Bijo Dirajo 
Lihat juga...