Pengawasan Sektor Pangan Jadi Prioritas KPPU Balikpapan

SELASA, 29 DESEMBER 2015
Jurnalis: Ferry Cahyanti / Editor: Sari Puspita Ayu / Sumber foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN — Pengawasan pada sektor pangan khususnya perdagangan di beberapa komoditas menjadi salah satu prioritas kinerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan.
Kepala Kantor KPPU Balikpapan Akhmad Muhari
Menurut Kepala Kantor KPPU Balikpapan Akhmad Muhari, pengawasan pada perdagangan beberapa komoditas prioritas, diantaranya adalah daging sapi, daging ayam, garam, gula, beras, dan jagung. Karena rentan terjadi permainan harga yang dilakoni pihak tertentu pada perdagangan komoditas tersebut.
Selain itu, perdagangan komoditas dengan harga yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu akan mempengaruhi laju inflasi kota ataupun kabupaten.
“Misalnya harga daging ayam di Balikpapan harga jual di pasar tradisional mencapai Rp45.000 per ekornya. Harga tersebut bahkan lebih mahal daripada harga jual di supermarket (pasar modern). Bahkan sebelum Natal harga jualnya bisa mencapai Rp55.000,” jabarnya kepada pers, Senin (28/12/2015).
Muhari mengatakan untuk mengetahui penyebabnya akan dilihat nanti setelah momentum libur Natal dan tahun baru ini selesai. Namun apabila bulan depan harganya masih tinggi sudah bisa dipastikan ada penahanan pasokan untuk memainkan harga.
Sementara itu, tahun ini KPPU Balikpapan telah menerima sebanyak 11 laporan kasus dan beberapa kasus telah ditangani hingga ke tahap penyelidikan hingga ke tahap penelitian inisiatif.
Adapun dari sisi preventif, pihaknya telah melaksanakan 16 kegiatan preventif, diantaranya adalah audiensi, sosialisasi, dan pengawasan kemitraan.
“Kalau sudah dijelaskan tentang undang-undang persaingan usaha tapi tetap masih melanggar, baru kami proses. Kalau sudah masuk ranah hukum ya tidak bisa ditoleransi lagi,” tegas Muhari.
Ia menambahkan KPPU Balikpapan akan memprioritaskan pengawasan kegiatan usaha di bidang energi, pangan, kesehatan, logistik, dan infrastruktur selama setahun. Dimana pengawasan pada kelima sektor prioritas tersebut berdasarkan kasus-kasus kegiatan usaha yang dilaporkan kepada KPPU dan kasus yang telah dilakukan penegakan hukum.
Lihat juga...