Penghasil Beras dan Emas di Sulawesi Tenggara Dinyatakan Daerah Tertinggal

Persawahan di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe


KENDARI—Sangat ironis, Pemerintah Provinsi Sulawesu Tenggara yang sudah berusia 51 tahun, sejak terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1964, tapi ternyata masih ada kabupaten yang dinyatakan sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah pusat.

Hal ini ditetapkan Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, tanggal 4 November 2015, tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019.
Kabupaten yang disebut daerah tertinggal adalah Kabupaten Konawe dengan Ibukota Unaaha, Kabupaten Bombana dengan Ibukota Kassipute dan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Ibukota Langara.
Secara de jure, Kabupaten Konawe dulu dikenal Kabupaten Kendari terbentuk sesuai UU Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 4 Juli 1959. Sedangkan pengakuan secara de facto, setelah Abdullah Silondae dilantik sebagai Bupati Dati II pada tanggal 3 Maret 1960.
Dengan usia 59 tahun, jika merujuk UU Nomor 29  Tahun 1959, maka semestinya Kabupaten Konawe tidak masuk kategori daerah tertinggal. 
Terkesan bahwa Kabupaten Konawe tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Padahal wilayah ini dikenal sebagai sentra lumbung pangan Sultra.
Indikator ditetapkan Konawe daerah tertinggal oleh Presiden RI patut dipertanyakan. “Kok bisa Konawe dikategorikan daerah tertinggal, padahal secara kasat mata Konawe dapat dilihat perkembangannya,” kata Robi, salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe kepada Cendana News, Kamis (10/12/2015).
Robi kemudian menjelaskan, roda perekonomian di Kota Unaaha, Ibukota Kabuten Konawe cukup berkembang. Dibuktikan dengan banyaknya bangunan rumah toko (Ruko) di sepanjang jalan dari Kecamatan Wawotobi sampai Kota Unaaha.
Dilihat dari sisi pertanian, Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah penghasil beras untuk Sultra. Bahkan beras Konawe sudah mampu menembus pasar antar pulau. 
Rumah masyarakat Konawe juga sudah jauh lebih baik. Sebagian besar rumah dibangun sudah permanen. Kondisi jalan usaha tani juga sudah bertambah di setiap desa. 
Sejarah panjang perjalanan Pemerintahan Kendari yang berubah nama menjadi Kabupaten Konawe, mencatat bahwa Kabupaten Kendari dulu letaknya di Kotamadya Kendari yang sekarang menjadi Ibukota Provinsi Sultra.
Antara tahun 1960 sampai 1985 Pemerintahan Kabupaten Kendari berkedudukan di Kendari, sekarang berubah nama menjadi wilayah otonom Pemerintah Kota Kendari.
Sekitar pertengahan tahun 1985, Pemerintah Dati II Kendari berpindah kantor ke Kecamatan Unaaha, yang juga masih wilayah Kabupaten Kendari. Sejak itulah Unaaha menjadi Ibukota Kabupaten Kendari. Ketika itu jabatan bupati dijabat oleh Almarhum Andry Djufri.

Lihat juga...