Proyek Lanjutan Pembangunan Kanwil Kemenag Maluku Dipertanyakan


AMBON—Proyek pembangunan lanjutan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku kawasan Tantui Jalan Jenderal Sudirman Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dipertanyakan oleh Kuasa Hukum CV. Alaka Jaya Group, dalam hal ini Ramly Marasabessy, SH, MH.
Kepada Cendana News di Ambon Minggu (13/12/2015) Ramly mengemukakan, sudah ada surat perjanjian kontrak Nomor : KW.25.01/PGB/VII/33/2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (Kemenag Maluku) dan Salim Ubay Wakil Direktur CV. Alaka Jaya Group.
“Pekerjaan pembangunan gedung kantor wilayah Departemen/Kementeriaan Agama Provinsi Maluku berlantai 3 (tiga) 2300 M2 yang bersumber dari APBN tahun 2006 sebesar 6.400.588,00 atau Rp6,4 miliar. dan harus ditangani hingga tuntas oleh klien kami. Tapi dihentikan di tengah jalan,” ujarnya.
Ramly membeberkan, sesuai surat perjanjian kontrak dibuat anatara KPA/PPK dalam hal ini Kanwil Depag/Kemenag Maluku selaku Pihak Pertama, dengan CV. Alaka Jaya Group selaku pihak ke II. Surat perjanjian kontrak proyek ini dibuat di Ambon pada 5 Juli 2006.
Menurutnya, pihak pertama  wajib menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan atau pekerjaan, dan wajib membayar kepada pihak kedua atas pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran harga satuan pekerjaan tercantum dalam kuantitas dan harga yang telah dikerjakan oleh pihak kedua.
Dasar-dasar persoalan hingga pekerjaan proyek gedung Kanwil Depag/Kemenag Maluku itu, karena pihak pertama tidak bertanggung jawab atas penyediaan lahan atau tanah (lokasi) pembangunan. Sebagaiamana kendala tanah tersebut dari ahli waris dari Nurlette mengklaim tanah yang telah diadendum kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua.
“Kami sebagai CV. Alaka Jaya Group sangat dirugikan. Karena persoalan tanah dalam proyek ini terjadi kendala dalam pembangunan,” kesal Ramly Marasabessy, SH, MH Kuasa Hukum CV. Alaka Jaya Group.
Harapannya, sesuai kontrak arbiter yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase.
Dijelaskan, sesuai surat perjanjian kontrak proyek antara kliennya bersama pihak Kanwil Depag/Kemenag Maluku menerangkan, penyedia jasa wajib melakukan mediator tahap pertama yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan persoalan kesepakatan kontrak.
Ditambahkan, ada konsiliator atau orang yang ditunjuuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan dalam persoalan pemberhentian pekerjaan itu terkendala karena sengketa lahan.
Sehingga Ramly meminta pihak Kejaksaan segera melakukan penyelidkan dan penyidikan menyusul masalah ini sudah diketahui atau diterima laporannya.
Dia menyayangkan, meski ada masalah sengketa di lahan (lokasi proyek) yang belum terselesaikan, namun pihak Kanwil Kemenag Agama Provionsi Maluku menyerahkan proyek tersebut untuk dikerjakan oleh perusahaan atau kontraktor lain.
Lanjut Ramly, seharusnya CV. Alaka Jaya Group melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan gedung Kanwil Kemenag Provinsi Maluku. “Kan aneh, proyeknya ditenderkan lagi kemudian diberikan kepada perusahaan dan kontraktor lain yang melanjutkan pekerjaannya,” kesalnya.
Karena proyek tersebut sarat dengan kejanggalan, sehingga selaku Kuasa Hukum CV. Alaka Jaya Group Ramly mendesak, Kejaksaan Negeri Ambon segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sekaligus turun lapangan menutup pekerjaan proyek di Jalan Jenderal Sudirman kawasan Tantui Ambon itu. “Karena ada pelanggaran hukum di sana,” tegasnya.
Proyek pembangunan gedung Kanwil Kemenag Maluku itu sebesar Rp6,4 miliar, bersumber dari APBN tahun 2006. Namun hingga kini belum diketahui anggaran miliaran rupiah itu mengalir kemana.
Bahkan, pihak Kemenag Provinsi Maluku kembali mengusulkan ke Kemenag RI untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna pekerjaan lanjutan gedung tiga lantai tersebut.
Celakanya lagi, pihak Kemenag Provinsi Maluku melakukan tender ulang, tanpa melibatkan CV. Alaka Jaya Group selaku pihak kedua yang telah manangani proyek tersebut sejak awal. 
“Kami meminta pihak Kanwil Kemenag Maluku memperjelas kemana anggaran tahun 2006 sebesar Rp6,4 miliar, dan tambahan anggaran tahun 2015 untuk kelanjutan pekerjaan proyek yang sama, mengapa harus dilakukan tender ulang? Alasan apa Kemenag melakukan tender ulang,” pungkasnya. 
Minggu, 13 Desember 2015/Jurnalis: Samad Vanath/Editor: Gani Khair/Foto: Samad Vanath
Lihat juga...