Pusat Perjuangan Rakyat Lampung Lakukan Unjuk Rasa Peringati Hari HAM


LAMPUNG—Puluhan massa yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) melakukan unjuk rasa di bundaran Tugu Adipura Bandarlampung Provinsi Lampung. Aksi yang dilakukan oleh massa merupakan bagian dari Peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh tanggal 10 Desember ini.
“PPRL hari ini memperingati momentum Hari HAM sebagai ekspresi perlawanan terhadap negara dan oknumnya yang masih kerap melakukan kekerasan,” kata Reynaldo Sitanggang, Koordinator Lapangan Kamis (10/12/2015).
Reynaldo mengatakan, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia masih terjadi secara struktural dan massif hingga ke daerah. Ia bahkan dalam orasinya mengungkapkan di daerah Lampung dan di daerah lain pelanggaran Hak Asasi Manusia masih sering terjadi dan bertambah setiap tahun.
Para pengunjuk rasa berharap akan terwujudnya demokrasi sejati yang tanpa intimidasi, diskriminasi, kriminalisasi, ataupun korupsi. Adapun beberapa organisasi yang tergabung di dalam aksi massa PPRL hari ini adalah LBH Bandar Lampung, Walhi Lampung, FS BKU-KSN, PMKRI, SIM, LMND, KP-LPI, UKPM Teknokra Unila, dan UKM Futsal UBL. 
Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk menegakkan perlindungan HAM dengan cara menuntaskan seluruh kasus yang ada. Sambil melakukan orasi massa juga membagikan selebaran terkait kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Lampung dan belum mendapat perhatian dari banyak pihak.
“Semuanya harus dituntaskan agar hak hidup layak bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud,” tambah Reynaldo Sitanggang.
Sementara dari surat pernyataan sikap yang dibagi bagikan kepada para pengguna kendaraan yang melintas baik kendaraan roda dua, roda empat, beberapa hal yang menjadi tuntutan aksi PPRL hari ini, diantaranya:
Usut Tuntas Kasus Kematian Tarmizi
Usut Tuntas Kriminalisasi Terhadap Pers di Lampung
Usut Tuntas Kasus Talang Sari
Usut Tuntas Perampasan HAM di Balinuraga
Usut Tuntas Kasus UBL Berdarah
Ia juga mengatakan, selain dibidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik (ekosob-sipol), masalah pelanggaran HAM di Lampung lebih banyak dilatarbelakangi oleh konflik agraria. Masyarakat kerapkali dihadapkan oleh para pengusaha yang mengelola tanah perkebunan dan kerap mengerahkan kekuatan yang dihadapkan pada masyarakat diantaranya petugas keamanan perusahaan sehingga menimbulkan konflik horisontal berdarah. 
“Di Lampung ada banyak sekali kasus yang latarnya konflik agraria, dimana hak rakyat dirampas oleh perusahaan yang dilindungi negara,”ungkapnya.
Konflik agraria tersebut menurut massa yang tergabung dalam PPLR tersebut menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi terutama di wilayah Lampung diantaranya di Kabupaten Mesuji serta beberapa wilayah di Lampung.
Kamis, 10 Desember 2015/Jurnalis: Henk Widi/Editor: Gani Khair/Foto: Henk Widi
Lihat juga...