Stop Diskriminasi, Wujudkan Jogja Ramah Bagi Difabel !


YOGYAKARTA—Memperingati Hari Disabilitas, puluhan penyandang difabel menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Provinsi DIY. Mereka menuntut aksesibilitas fasilitas umum di Yogyakarta, sehingga kaum difabel bisa mandiri dalam beraktifitas di tempat umum. Aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali melewati Jalan Malioboro. Aksi longmarch menuju Gedung DPRD DIY dilakukan puluhan penyandang tuna daksa di Yogyakarta,. Mereka menilai, selama ini perda dan perwal terkait penyelenggaraan akses fasilitas umum bagi difable belum dilaksanakan optimal.
Ita Alimenia, peserta unjuk rasa dan Ketua Pusat Layanan Disibalitas UGM Yogyakarta mengatakan, selama ini hampir semua fasilitas umum di Yogyakarta belum aksesibel (mudah diakses) bagi para penyandang difabel. Tak hanya di kawasan pertokoan, namun juga di seluruh gedung pemerintahan. Misalnya, gedung yang hanya menyediakan tangga, sangat menyulitkan bagi penyandang cacat kaki. Juga mesin ATM, dan trotoar jalan.
Octo Noor Arafat
Karena itu, Ita mempertanyakan, selama ini pemerintah sudah memiliki sejumlah peraturan, namun implementasinya sama sekali belum optimal. “Jadi, sebenarnya pemerintah itu benar-benar memahami disabilitas atau tidak?”, ujar Ita, sembari menambahkan, jika aksesible bagi difabel itu artinya bisa membuat penyandang difabel itu mandiri.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SABDA) didukung Disnakertrans DIY. Octo Noor Arafat Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial DIY, mengatakan, berkait kepedulian pemerintah terhadap kaum difabel, sejumlah peraturan sudah dibuat. 
Ita Alimenia
Mulai dari Perwal No. 8 /2014, Tentang Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas, dan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dan, tahun inipun, kata Octo, DPRD DIY juga sedang membahas raperda perlindungan dan pemberdayaan disabilitas kota Yogyakarta yang ditargetkan tahun 2016 sudah jadi. Karena itu, ujar Octo, aksi tersebut merupakan upaya untuk lebih mendorong pemerintah dalam pemenuhan hak-hak disabilitas.
Kecuali itu, kata Octo, aksi juga diadakan sebagai upaya memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang difabel yang juga harus dipenuhi hak-haknya, misalnya pendidikan, kesehatan, politik dan aebagainya. Namun demikian, Octo menilai, jika Pemkot Yogyakarta saat ini sudah cukup proaktif dan memulai pembangunan grand design kawasan kota yang aksesibel bagi kaum difabel. 
Kamis, 3 Desember 2015/Jurnalis: Koko Triarko/Editor: Sari Puspita Ayu/Foto: Koko Triarko
Lihat juga...