Tambang Emas Gunung Botak, Tertutup Bagi WPR Terbuka Bagi Edy Winata

Jum’at, 18 Desember 2015 / Jurnalis: Samad Vanath Vallatalohy / Editor: Sari Puspita Ayu


AMBON—Masyarakat Kabupaten Buru Provinsi Maluku kecewa dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Kadis ESDM Provinsi Maluku, Martha Nanlohy, M.Si.
Kepada Cendana News Jumat (18/12/2015), Abu Fua, SH, Fungsionaris Ikatan Pemuda Pemerhati Hak-Hak Adat Pulau Buru (IPEHAPU) menyatakan, gerakan Pemprov Maluku di WPR (Wilayah Penambangan Rakyat) Pulau Buru sangat tidak masuk akal dan hanya konspirasi tertentu.
Pasalnya, pasca penutupan WPR emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, dibarengi dengan pengusiran ribuan penambang serta pembakaran sejumlah tenda dan tempat usaha di area WPR, dengan alasan mencegah pencemaran lingkungan karena penggunaan zat kimia berbahaya.
Berkas penolakan ahli waris
Padahal, WPR emas Gunung Botak Pulau Buru sudah ditutup sementara untuk penertiban, dian-diam ada perusahaan yang diberikan legalitas ole Kadis ESDM Maluku guna menggarap logam mulia Pulau Buru.
“Siapa yang memberikan izin kepada perusahaan untuk menggarap hasil tambang yang berdiri di lahan yang menjadi hak ulayat masyarakat adat Pulau Buru itu? Padahal masyarakat lokal pemilik hak ulayat di lahan tambang emas, tidak diberikan izin,” ungkapnya.
Abu Fua menegaskan, kebijakan Pemprov Maluku dengan cara mengizinkan PT. Buana Pratama Sejahtera milik Edy Winata, menggarap emas gunung Botak adalah bentuk kejahatan.
“Pemprov Maluku tidak memeberikan rasa keadilan kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat WPR emas Gunung Botak,” kritiknya.
Jika benar Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Maluku memberikan izin pengelolaan tambang kepada perusahaan bersangkutan, hal tersebut sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dikemukakan, sejak penutupan WPR emas Gunung Botak, dselqng beberapa hari kemudian perusahaan milik Edy Winata itu, langsung beraktivitas dengan cara mengangkut sejumlah material dari kali Anhoni, Desa Wasiat, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru untuk diolah menjadi emas di lokasi yang namanya Wasboli.
Salah satu sumber di lokasi tambang mengaku, bahwa pengelolaan tambang itu adalah program salah satu instansi pemerintah daerah, sehingga perusahaan itu diberikan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi.
Tanda tangan warga sebagai
bukti penolakan
“Apabila hal ini benar, maka sangat disayangkan. Kami menilai Pemerintah Provinsi Maluku tidak

transparan,” ujarnya.

Ia menyatakan, kebijakan Pemprov Maluku adalah proses pembodohan terhadap masyarakat Pulau Buru utamanya masyarakat pemilik hak ulayat Gunung Botak.
“Karena pasca penertiban Gunung Botak pastinya belum ada regulasi dari pihak adat secara kolektif maupun pemerintah, sehingga siapa pun tidak bisa melakukan kegiatan pertambangan, mengingat tambang tersebut masih ilegal dan tidak boleh ada tindakan penyerobotan seperti yang dilakukan sekarang,” tegasnya, sambil menambahkan bahwa pekerjaan yang dilakukan pihak perusahaan sudah berlangsung hampir sebulan.
“Patut kita pertanyakan, mengingat WPR emas Gunung Botak itu hak ulayat masyarakat adat Pulau Buru secara kolektif bukan orang per orang. Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku segera memanggil Kadis ESDM Maluku Ir, Martha Nanlohy dan Gubernur Maluku, Said Assagaff mempertanggungjawabkan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Buana Pratama Sejahtera,” tekannya.
Abu Fua juga meminta Gubernur Maluku memperjelas kegiatan PT Buana Pratama Sejahtera saat ini di Gunung Botak. Ia berharap tak ada konspirasi tertentu seperti kasus “Papa Minta Saham”.
Ia membeberkan, saat ini di Kali Anhoni akan dilakukan normalisasi sungai dengan catatan tidak ada satu titik material pun bisa keluar dari lokasi setempat. Prinsipnya, kebijakan Pemprov Maluku di WPR hanya mengamankan kepentingan pejabat tertentu.
“Aturan jangan dibuat untuk kepentingan pejabat semata. Sedangkan masyarakat pemilik ulayat disampingkan. Pemprov Maluku jangan langgar aturan. jika tidak ingin rakyat marah. Pemerintah harus berdialog dengan masyarakat hukum adat, terkait dengan sistim regulasi yang jelas untuk penataan Gunung Botak agar bisa mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber foto/dokumen: Samad Vanath Sallatalohy
Lihat juga...