Warga Lampung Kirim Surat Sanggahan Terkait Ganti Rugi Tol

Tol Sumatera
LAMPUNG — Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni menjadi wilayah terdampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) setelah sebelumnya beberapa wilayah di Desa Bakauheni sudah memperoleh ganti rugi. Warga yang berada di Dusun Cilamaya, Dusun Bunut bahkan sebagian sudah pindah dan membangun rumah baru tak jauh dari lokasi lahan yang terkena jalan tol. 
Proses pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera yang ditargetkan akhir tahun ini selesai hingga akhir Desember 2015 mulai memasuki Desa Kelawi. Sejumlah warga menerima besaran ganti rugi yang telah dihitung oleh tim penilai (appraisal), sementara sebagian warga lain masih keberatan dengan besaran nilai ganti rugi lahan yang ditetapkan.
Ahmad, warga Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni memiliki lahan pekarangan, rumah yang terkena proyek JTTS, mengaku hanya dihargai Rp 200 juta oleh tim appraisal. Padahal, lahan miliknya dengan bangunan lebih besar daripada rumah warga lainnya.
“Ini tidak sebanding dan sangat tidak adil, saya keberatan dan menolak karena tidak sesuai dengan harapan, dan bahkan tim penilai terkesan sembrono dalam menetapkan nilai ganti rugi kepada warga. Banyak sekali kekeliruan dan tidak sesuai dengan keadaan aslinya,” kata  Ahmad kepada Cendana News, Minggu (6/12/2015)
Ia mengaku sudah melayangkan surat keberatan ke pihak desa untuk diteruskan ke pihak BPN, tim penilai terkait tidak sesuainya ganti rugi yang ia terima. Ia mengaku sebelumnya sudah melihat desa lain yang sudah menerima ganti rugi dan bangunan serta rumah yang dimilikinya tidak lebih luas dari yang ia miliki.
“Seharusnya lebih teliti dalam menentukan harga karena jika dilihat ada rumah yang lebih kecil dari rumah saya kenapa nilainya lebih besar dari yang saya terima,”ungkapnya.
Warga lain yang keberatan, Umar yang juga terkena proyek JTTS, menuturkan proses penetapan nilai ganti rugi pun dirasa hanya secara sepihak. Menurut dia, tim independen yang dibentuk untuk melakukan pengadaan tanah dan pembebasan lahan, dianggap melanggar Undang Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Ia pun mengungkapkan, pada Pasal 37 ayat (1) UU 2/2012 menyebutkan, penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 angka 3 UU 2/2012).
Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam berita acara kesepakatan sesuai Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2/2012.
Sementara itu dengan hampir berakhirnya tahun 2015, pembebasan lahan terus dikebut. Ketua Panitia Pengadaan Tanah JTTS Kabupaten Lampung Selatan, Sudiarto mengatakan, target akhir tahun ini pembebasan lahan tol sudah selesai di Kecamatan Bakauheni dan dilanjutkan ke Kecamatan Hatta.
Berdasarkan pantauan media CDN, tim pembebasan lahan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar sudah memasuki dua tahap. Tahap pertama  pemerintah memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan banyak 112 orang dari 193 bidang. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp62,5 Milyar.
Tahap kedua, pencairan dana ganti rugi kepada 85 orang dan 90 bidang lahan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan dana sebesar Rp56,3 Milyar.
Penanggungjawab pengadaan tanah JTTS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syahriah R. Fahlevi mengatakan, pemerintah memberikan ganti rugi untuk pembangunan jalan tol kepada pemilik lahan secara bertahap.
Beberapa alat berat dan pekerja terlihat masih terus melakukan pengerjaan penimbunan di Bakauheni Lampung Selatan akibat lokasi yang berada di perbukitan dan memerlukan penimbunan. Proses penimbunan di kerjakan oleh PT Pembanguan Perumahan (PP) dan Hutama Karya (HK).
MINGGU, 06 Desember / Jurnalis : Henk Widi / Foto: Henk Widi / Editor : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...