DPRD Maluku Belum Telusuri Aksi PT BPS di Tambang Emas Gunung Botak

347
SENIN 25 JANUARI 2016
Jurnalis : Samad V. Sallatalohy / Editor: Sari Puspita Ayu / Sumber Foto : Samad V. Sallatalohy

AMBON—DPRD Maluku belum membentuk pantia khusus (Pansus) untuk menelusuri masalah dibalik penutupan Wilayah Pertambangan Rakyat Gunung Botak (WPR GB), Kabupaten Buru oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Maluku, Ir. Martha Nanlohy, M.Si.


Sekretaris Komisi B DPRD Maluku, Ikram Umasuggy yang diwawancarai di Ambon Senin (25/1/2016) berdalih,  DPRD belum akan membentuk Pansus untuk menelusuri sejumlah kejanggalan dalam penanganan masalah emas di Gunung Botak Kabupaten Bupolo tersebut (Julukan Kabupaten Buru, red).

“Ada mekanisme untuk pembentukan Pansus. Tapi,  Komisi B telah melakukan pertemuan dengan Kadis ESDM Maluku dan sudah dikeluarkan rekomendasi penghentian sementara aktivitas penataan lokasi dan pengangkatan sedimen di wilayah tersebut,” katanya.

Terkait penataan lokasi dan pengangkutan sedimen di Gunung Botak dan sekitarnya pasca penutupan penambangan emas tanpa izin (Peti), adalah PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS), milik Edy Winata tersebut. Menurutnya, keberadaan PT Buana Pratama Sejahtera dipertanyakan Komisi B DPRD Maluku. “Apakah Perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan atau masalah lingkungan , atau tidak,” sentilnya.

Pasalnya, sesuai dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Maluku, PT. BPS hanya diberikan izin untuk menata lokasi, namun di lapangan yang terjadi lain pihak PT BPS juga mengangkat sedimen sesuai surat perjanjian kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Kadis ESDM Maluku tertanggal 10 November 2015 atas permintaan perusahaan dimaksud.

“Komisi B berharap agar penegak hukum mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan ini sebagai lembaga yang berkompeten, terutama menyangkut masalah yang sifatnya pidana,” tegasnya.

Ikram melanjutkan, saat rapat kerja komisi bersama pihak Dinas ESDM Maluku, memang ada sejumlah kejanggalan namun secara secara kelembagaan atau pun perorangan selaku anggota DPRD tidak bisa mengatakan berbagai persoalan itu merupakan temuan, tetapi ada yang diserahkan ke lembaga berkompeten menanganinya.

“Jika memang tidak dilakukan maka lewat lembaga ini bisa mendorong wacana membuka Pansus Gunung Botak bila itu memungkinkan,” paparnya.

Menyangkut wacana kembalinya seribuan penambang ke Gunung Botak pasca penutupan akhir Oktober 2015 kemarin, menurut Ikram, DPRD menilai masalah Peti adalah tanggung jawab dan tugas pemerintah untuk menghalau mereka.

“Mereka cuma penambang, bukan gerombolan bersenjata,  pemerintah bersama aparat keamanan bisa menanganinya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw mengatakan, bila memang ada perusahaan yang melakukan normalisasi sungai Anhoni dan sekitarnya oleh PT. CCP saat ini tidak jadi masalah.

“PT. CCP itu melakukan normalisasi dan PT. BPS mengangkat sedimen, namun kami akan melakukan kontrol karena normalisasi dianggarkan melalui APBD dan proses tender yang dimenangkan PT. CCP sehingga programnya harus jalan,” katanya.

DPRD juga tidak tahu metode PT BPS mengangkat sedimen di lapangan seperti apa. “Jangan sampai yang diangkat itu material tetapi dibilang sedimen,” tukasnya.

Hingga berita ini dilansir Cendana News, pihak DPRD Maluku juga akan menelusuri indikasi 1.000 orang yang dikabarkan kembali memasuki areal WPR Gunung Botak untuk mengejar logam mulia di Kabupaten Buru. Dimana hal ini sebelumnya telah diakui oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua.

Baca Juga
Lihat juga...