50 Tahun Surat Perintah 11 Maret

JUMAT, 11 MARET 2016
Penulis : Noor Johan Nuh / Editor : Sari Puspita Ayu /  Sumber Foto: HMSoeharto.id

JAKARTA — Hari ini tepat 50 tahun Surat Perintah 11 Maret diperingati sebagai satu tonggak sejarah bangsa Indonesia setelah terjadi krisis multi dimensi meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan krisis kepercayaan kepada pemerintah pasca kudeta  G30S/PKI. Setelah G30S melakukan kudeta berdarah dengan menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat dan satu perwira pertama, terjadi perlawanan dari kelompok Islam dan Nasionalis menuntut PKI yang terbukti sebagai dalang kudeta tersebut untuk dibubarkan. 
Sejak tanggal  30 September 1965 sampai dengan 12 Maret 1966, butuh waktu 6 bulan sampai diputuskan PKI dibubarkan. Salah satu diktum pembubaran PKI adalah Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto—pada angka 1 surat keputusan itu menyebutkan: Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi—Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan jalannya pemerintahan”.                             
Sejak kudeta itu, selama enam bulan itu terjadi krisis multidimensi mencakup semua sektor kehidupan berbangsa-bernegara—pelemahan perekonomian mencapai titik nadir, laju inflasi mencapai 650 persen. Saat itu pemerintah relatif tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, yang salah satu diktum surat perintah itu seperti tersebut di atas.  
Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang digunakan oleh Jenderal Soeharto untuk membubarkan PKI tersebut, pada awal reformasi, oleh sekelompok orang dipersoalkan mengenai keaslian dan keberadaan surat perintah tersebut. 
Dengan demikian, tidak mengherankan pada masa sekarang ini, khususnya bagi generasi muda, ikut mempertanyakan mengapa ada berbagai versi Supersemar? Dimana keberadaan Supersemar? Apakah Supersemar suatu pengalihan kekuasaan? Ada pula yang menyebut Supersemar sebagai “kudeta merangkak”.  
Tentang adanya berbagai versi surat perintah itu, meskipun subtansi (redaksinya) tidak ada perbedaan, sangat patut dipertanyakan.  
Dari saksi sejarah yang hadir pada waktu pembuatan surat perintah itu yaitu; Presiden Soekarno, Wakil Perdana Menteri I dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri II Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III dr. J. Leimena, Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, Ibu Hartini Soekarno, dan Brigadir Jenderal M. Sabur—yang ditulis M. Jusuf—bahwa surat perintah itu terdiri dari dua lembar, diketik  memakai dua karbon, berarti ada dua tindasan. Bukan satu lembar seperti berbagai versi yang beredar dan dipertanyakan selama ini.  
Tindasan pertama dipegang oleh Brigjen Sabur yang kemudian dibacakan utuh oleh Presiden Soekarno di sidang kabinet tanggal 13 Maret 1966, sedangkan tindasan kedua dipegang oleh M. Jusuf. Kedua tindasan itu tidak ditandatangani. Yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno hanya lembaran pertama, yang dibawa oleh tiga jenderal yang datang ke Bogor menemui Presiden Soekarno, untuk selanjutnya diserahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto, penerima surat perintah tersebut. 
Berbagai versi Supersemar yang terdiri satu halaman, adalah hasil pengetikan ulang. Yang menyebut surat perintah itu di fotokopi kurang masuk akal karena alat fotokopi belum ada pada waktu itu, setidaknya yang dipakai secara umum. 
Pengetikan ulang surat perintah itu menjadi satu lembar dilakukan oleh Sekretariat Negara. Apakah Pak Harto tahu dan menyetujui? Mengenai hal ini, sebagai pembanding—tentang pembuatan diorama Supersemar di Monumen Nasional. Diorama tentang Supersemar di Monumen Nasional dibuat oleh Nugroho Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI. Pak Harto mengoreksi diorama itu dengan menghadirkan M. Jusuf dan Amir Mahmud (Basuki Rachmat telah meninggal dunia) sebagai saksi sejarah Supersemar. Pada diorama itu digambarkan Pak Harto memakai pakaian dinas militer menerima Supersemar dari Mayjen Basuki Rachmat didampingi Brigjen M. Jusuf dan Brigjen Amir Machmud,  dikawal CPM dan disaksikan mahasiswa memakai jaket kuning. Pak Harto memprotes sekaligus mengoreksi kesalahan diorama itu. Pada waktu menerima Supersemar Pak Harto sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Koreksi Pak Harto dibenarkan oleh M. Jusuf dan Amir Machmud yang pada waktu itu sebagai pelaku sejarah peristiwa tersebut bersama Basuki Rachmat. Namun kesalahan diorama yang yang sudah diprotes dan dikoreksi oleh Pak Harto, sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. 
Mengenai keberadaan Supersemar—Pak Harto pernah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono untuk menelusuri keberadaan surat perintah tersebut. Moerdiono membentuk tim  kecil, namun, sampai Pak Harto berhenti sebagai Presiden, tim kecil tersebut tidak berhasil mengetahui keberadaan Supersemar.                                
Ditelisik kronologinya—Supersemar dibawa dari Bogor ke Jakarta (ke rumah Pak Harto) oleh Mayjen Basuki Rachmat (bersama M. Jusuf dan Amir Machmud). Setelah menerimat surat itu, Pak Harto memerintahkan mengadakan rapat di Kostrad. Di Kostrad, Pak Harto menyerahkan surat perintah itu kepada Ketua G V Koti Brigjen Sutjipto SH, karena surat perintah itu dijadikan konsideran surat keputusan pembubaran PKI. Adapun yang membuat surat keputusan itu adalah Letkol Sudharmono SH (kemudian Wapres) dan Lettu Moerdiono (kemudian Mensekneg).
Tiga bulan kemudian, dalam  Sidang Umum ke IV MPRS dari tanggal 21 Juni sampai dengan 5 Juli 1966. Surat Perintah 11 Maret dijadikan sebagai Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966. Jadi, surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, strata hukumnya ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS—strata hukum di atas Undang-undang. Yang selama ini tidak pernah dipertanyakan adalah: Mengapa tidak ada yang menanyakan keberadaan Supersemar ke Sekretariat MPRS? Secara hukum administrasi negara—pada waktu surat perintah itu akan dijadikan Ketetapan MPRS, surat perintah tersebut (Supersemar) seharusnya diserahkan ke Sekretariat MPRS.                  
Contoh lain mengenai  keteledoran atau kecerobohan bangsa ini pada nilai sejarah adalah tentang Teks Proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Setelah teks tersebut dibacakan dihadapan yang hadir kemudian disetujui,  di rumah Laksamana Maeda, sekitar pukul 01.00 tanggal 17 Agustus 1945, Sayuti Melik mengetik teks proklamasi berdasarkan teks yang ditulis oleh Bung Karno—ada dua koreksi yaitu: ditulisan Bung Karno “Wakil Bangsa Indonesia” menjadi “Atas Nama Bangsa Indonesia” dan “tahun ‘05” (kalender Jepang 2605) menjadi “1945”.  Selesai diketik, teks tulisan tangan Bung Karno itu dibuang ke tempat sampah. Burhanudin Muhammadiah (BM) Diah, wartawan sekaligus tokoh pemuda yang ikut hadir di rumah Maeda, mengambil teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Melik. Selama hampir 47 tahun, secarik kertas yang memiliki nilai sejarah sangat penting berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia disimpan oleh BM Diah. Baru pada tanggal 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno kepada Presiden Soeharto. Secarik kertas yang sangat bersejarah, teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno, kini disimpan di Arsip Nasional.
Demikian pula hendaknya kepada yang mengetahui atau menyimpan Supersemar, tergerak hatinya untuk menyerahkan kepada pemerintah (Arsip Nasional), jika tidak, diancam hukuman 5 tahun penjara, sesuai dengan Undang-undang Kearsipan.
Satu lagi contoh mengenai keteledoran bangsa ini pada nilai sejarah. Tentang tempat (rumah) paling bersejarah berkaitan dengan Kemerdekaan Indonesia—pernyataan Kemerdekaan Indonesia dibacakan di rumah Bung Karno, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Rumah yang memiliki nilai sejarah tidak ternilai bagi bangsa Indonesia—dibongkar—dijadikan Gedung Pola. Bandingkan dengan Amerika. Rumah tempat deklarasi kemerdekaan Amerika pada 4 Juli 1776 di Philadelphia, lebih dua ratus tahun yang lalu, sampai sekarang masih terawat dengan baik, berikut meja kursi dan teks declaration of independence. Meskipun tempat ini pernah terbakar, pemerintah Amerika merestorasi sesuai dengan aslinya.                                                                                             
Mengenai kepedulian pada sejarah, dapat disimak apa yang dilakukan oleh Jenderal Douglas Mc Arthur. Pada waktu menandatangani pernyataan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jenderal Douglas Mc Arthur mengatakan: “Saya telah menyiapkan 3 buah pulpen untuk menandatangani pernyataan Jepang menyerah. Pulpen pertama akan saya serahkan ke musium, yang kedua untuk saya pribadi, dan yang ketiga untuk anak saya yang sengaja menitipkan pulpen pada saya untuk dipergunakan menandatangani pernyataan Jepang menyerah”. Bandingkan dengan Indonesia. Dimana pulpen yang dipergunakan oleh Bung Karno menuliskan teks proklamasi? Adakah yang memikirkannya pada waktu itu bahwa pulpen yang digunakan oleh Bung Karno itu memiliki nilai sejarah tidak ternilai?  
Supersemar yang memiliki kewenangan kepresidenan itu hanya efektif selama 100 hari, dari tanggal 11 Maret 1966, sampai tanggal 21 Juni 1966—kemudian ditetapkan oleh MPRS sebagai Ketetapan No. IX/MPRS/1966. Selanjutnya,  Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden bukan sebagai penerima Supersemar melainkan sebagai “Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/ 1966”.                                    
Mengenai pihak yang  menyebut sebagai “kudeta merangkak”, baik dimaknai kata “kudeta” itu sendiri. Kudeta adalah perebutan kekuasaan dengan melumpuhkan kekuatan yang dikudeta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Misalnya, kudeta yang dilakukan oleh Muammar Khadafi pada 1 September 1969. Dalam tempo 1 (satu) hari, Khadafi mengkudeta Raja Idris, mengganti sistem kerajaan dengan memproklamirkan negara Republik Arab Libya. Atau “kudeta” yang dilakukan Jenderal Muhammad Najib dan Kolonel Gamal Abdul Naser, pada 23 Juli 1952 menggulingkan Raja Farouk—dalam tempo 2 (dua) hari Kerajaan Mesir dirubah menjadi Republik Mesir.                                                                                   
Kudeta (coup d’etat) merupakan pengambilan atau penggulingan kekuasaan  secara paksa dan mendadak. Atau bisa diartikan bahwa ketika terjadi kudeta oleh kelompok A terhadap kelompok B, maka saat itu juga kelompok B kehilangan kekuasaan dan kelompok A mengambil-alih kekuasaan sepenuhnya. Sedangkan peralihan pemerintahan dari Bung Karno ke Pak Harto berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967—selama 2 (dua) tahun sejak kudeta berdarah G30S/PKI—bukan dengan kekuatan militer—bukan menyerang pusat kekuasaan, tetapi melalui Ketepan MPRS. 
Mengenai Supersemar,  pada sambutan memperingati 40.000 jiwa pahlawan Sulawesi Selatan di Istora pada 10 Desember 1966, Presiden Soekarno mengingatkan bahwa: “It (Supersemar) is not a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekadar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Perintah itu bisa juga saya berikan, misalnya, kepada Pak Mul. Muljadi Pangal (Panglima Angkatan Laut). Saya bisa juga perintahkan kepada Pak Sutjipto Judodihardjo, apalagi dia itu Pangak (Panglima Angkatan Kepolisian). Saya bisa: He, Sdr. Tjip Pangak, saya perintahkan kepadamu untuk keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan. Untuk keamanan pribadi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan lain-lain sebagainya. I repeat again: it is not a transfer of authority. Sekadar satu perintah! Mengamankan! ”.

Selanjutnya, dalam  pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1966 berjudul “Jangan Sekali Kali Melupakan Sejarah” (Jas Merah) yang tegas menyebutkan terimakasih dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto: “……dan Jenderal Soeharto telah mengerjaken perintah itu dengan baik, dan saya mengucapkan terimakasih kepada Jenderal Soeharto”.  
Berbagai kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini—kegaduhan politik dan gonjang-ganjing harga kebutuhan pokok, hendaknya tidak merambah pada kegaduhan sejarah. Tulislah sejarah dengan argumen, bukan sentimen.
Noor Johan Nuh
Peneliti Yayasan Kajian Citra Bangsa
Lihat juga...