Bupati Lampung Selatan Menjamin Ganti Rugi Warga Terdampak JTTS Cair Setelah Lebaran

SELASA, 21 JUNI 2016

LAMPUNG — Perjuangan sebanyak 24 kepala keluarga di Dusun Cilamaya, Desa Bakauheni terdampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di ruas Bakauheni-Terbanggi besar selama beberapa bulan akhirnya menemukan titik terang. Setelah proses negosiasi alot yang dimediasi oleh Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, pihak warga terdampak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pemerintah kecamatan Bakauheni, perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) disepakati uang ganti rugi lahan JTTS akan segera dicairkan. Salah satu kesepakatan dalam mediasi tersebut diantaranya ada janji dari Bupati Lampung Selatan untuk pemberian proses ganti rugi bagi warga yang terdampak tol.

Proses pemberian ganti rugi lahan JTTS yang terungkap dalam rapat bersama di rumah dinas Bupati Lampung Selatan diantaranya uang ganti rugi lahan JTTS akan dicairkan sesegera mungkin paling lambat beberapa pekan setelah Lebaran.
“Kami sudah melakukan proses pembicaraan dengan bupati dan beliau berjanji akan membantu kami untuk proses ganti rugi lahan Tol Sumatera dan bila pihak terkait tak segera memberikan uang ganti rugi bupati merestui kami melakukan pembetonan di lokasi yang sudah kami bongkar”ungkap Sugiyono, perwakilan warga Dusun Cilamaya saat dikonfirmasi Cendana News, Senin (20/6/2016).
Realisasi uang ganti rugi JTTS tersebut ungkap Sugiyono seperti dijanjikan bupati akan berupaya mencari uang dari manapun dan diusahakan selambat lambatnya H+20 (20 hari setelah lebaran) uang ganti rugi sudah diberikan.
Sebagai bentuk kesepakatan pihak terkait atas pencairan ganti rugi lahan tol sesuai alas hak masing masing warga maka warga mulai bersedia membongkar posko perjuangan yang sebelumnya digunakan sebagai aksi kubur diri warga selama beberapa hari. Selain posko aksi kubur diri, pembongkaran juga dilakukan terhadap bangunan gardu yang selama ini digunakan warga.
Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra bahkan langsung mendatangi lokasi lahan milik warga yang belum diberikan hak ganti rugi lahan tol di KM 05 Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni.
“Saya meminta pemerintah pusat segera memberikan ganti rugi kepada warga yang berhak atas ganti rugi lahan tol karena jalan tol adalah proyek pemerintah dan beberapa warga belum menerima ganti rugi lahan tol”ungkap Zainudin Hasan.
Zainudin Hasan bahkan meminta pihak terkait untuk menghargai aspirasi masyarakat terdampak Tol Trans Sumatera namun harus diperhatikan juga nasib warga yang belum menerima ganti rugi lahan JTTS. Ia juga mengaku masyarakat butuh kepastian terkait pemberian ganti rugi lahan namun tidak ada pihak yang berani menjamin.
Berbagai langkah bahkan dilakukan diantaranya permintaan bupati agar selama H-10 (10 hari sebelum lebaran) dan H+10 (10 hari setelah lebaran) persoalan persoalan terkait JTTS segera diselesaikan. Sementara proses selanjutnya H+20 diusahakan warga bisa menerima uang ganti rugi lahan yang menjadi haknya.
Pantauan Cendananews.com puluhan warga bersama kepala Desa Bakauheni ,Sahroni,melakukan pembongkaran posko yang terbuat dari bambu berikut atribut bendera HMI, bendera merah putih serta beberapa atribut lain yang sebelumnya digunakan warga sebagai posko perjuangan untuk memperjuangkan hak ganti rugi lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Berbagai aksi warga telah dilakukan diantaranya aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Lampung Selatan, aksi kubur diri oleh sebanyak empat warga di lokasi lahan warga terdampak JTTS namun belum ada tanggapan. Bahkan aksi kubur diri dilanjutkan di depan istana negara Jakarta yang dilakukan oleh tiga warga Cilamaya diantaranya Samin, Amran dan Juanda. Setelah itu warga melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait ganti rugi lahan tol.
Berbagai kendala proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilakukan oleh kontraktor sebelumnya dijadwalkan sudah bisa digunakan untuk lalulintas selama arus mudik dan arus balik lebaran 2016 namun akibat proses pembersihan lahan (land clearing) dan pemberian ganti rugi belum beres dipastikan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar belum bisa dioperasikan.
JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar sepanjang 140,41 kilometer yang sedang dalam tahap pengerjaan dan rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni-Terbanggibesar dikerjakan pembangunannya oleh Konsorsium BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan. (Henk Widi)
Lihat juga...