Jelang Arus Mudik, KSOP Ambon Menunggu Instruksi Pemerintah Pusat

SABTU, 18 JUNI 2016

AMBON – Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon, Haikal Dahlan mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat soal izin pembatalan doking bagi sejumlah kapal perintis guna melayani arus mudik penumpang selama bulan suci Ramadhan hingga lebaran 1437 Hijriah atau tahun 2016.
Menurutnya, ada masalah pada sejumlah kapal perintis, yang awalnya dioperasikan oleh swasta meskipun milik negara, namun sejak tahun 2015 ada kebijakan Kemenhub RI yaitu Peraturan Menteri Perhubungan untuk menyerahkan kapal-kapal dimaksud ke ke PT. Pelni.
“Masalahnya, soal perawatan kapal belum terselesaikan di masa sebelumnya, dan saat ini menumpuk ketika ditangani PT. Pelni. Untuk itu, tidak laik laut dan perlu ada perbaikan,” kata Dahlan menjawab wartawan di kota Ambon Provinsi, Sabtu (18/6/2016).
Sejumlah kapal penumpang dalam regulasi internasional memiliki tingkat keselamatan paling tinggi sehingga regulasi ini mengatur, harus doking setiap satu tahun dan tidak boleh ada penundaan karena alasan apa pun.
“Meski ada kebutuhan mendesak namun masalah keselamatan tetap diprioritaskan,” tuturnya.
Ia mengemukakan, beberapa kapal saat ini posisi sertifikatnya mati. Untuk itu, KSOP Ambon telah menyarankan ke Dirjen lalulintas Angkutan Laut Kemenhub selaku pemilik armada agar mengundang Direktorat Perkapalan dan Otoritas Keselamatan Kapal untuk melihat kemungkinan bisa diberikan perpanjangan masa doking.
Menurutnya, jika izin perpanjangan masa doking dapat diterbitkan pihak otoritas keselamatan kapal, maka akan dijadikan payung bagi unit pelaksana tekhnis untuk memperpanjang izin sertifikat keselamatan mereka sehingga izin tersebut masih ditunggu. Jika KSOP Ambon mengizinkan kapal berlayar sama saja dengan bunuh diri.
“Jadi, sebelum kapal tenggelam KP3 akan mempertanyakan semua dokumen sudah mati tetapi kenapa dioperasikan. Untuk kami sangat berharap ada keputusan pusat untuk perpanjangan masa doking yang mungkin bisa satu bulan, guna mengantisipasi kebutuhan pada bulan Ramadhan, seterusnya baru naik dok,” pintanya.
Ditambahkan pula, untuk kapal-kapal perintis yang sebenarnya adalah bukan jenis kapal penumpang ada dua unit dan dioperasikan oleh pihak swasta.
“Sehingga perlu dipahami, tidak diizinkan untuk yang bukan kapal penumpang mengangkut orang. Sebab yang namanya kapal penumpang mulai dari proses rancang bangun sampai pembangunan, diperuntukan mengangkut penumpang, dan aspek konsrtuksi sampai perlengkapan keselamatan memang khusus untuk keselamatan mereka,” pungkasnya.
[Samad Vanath Sallatalohy]
Lihat juga...