MUI Jabar Imbau Pihak Terkait Batasi Jasa Penukaran Uang tidak Resmi

SENIN, 20 JUNI 2016

BANDUNG — Jasa penukaran uang non resmi biasa menjamur mejelang hari raya Idul Fitri. Jasa penukaran uang tersebut mendapatkan upah atau persentase dari pihak yang menukarkan uang.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rafani Achyar meminta pemerintah dan pihak Bank Indonesia (BI) tidak mengabaikan fenomena ini. Seharunya, jasa penukaran uang non resmi tersebut bisa ditekan. Lantaran bukan tak mungkin akan berdampak negatif.
“Kami tidak bosan imbau pada BI dan pemerintah untuk dibatasi. Jangan sampai ada jual beli di jalan-jalan,” ujar Rafani, Senin (20/6/2016).
Dalam ajaran agama islam, uang hanya sebagai alat tukar, yang bisa haram hukumnya andaikata dijadikan komoditas jual beli.
“Kalau yang dijalankan ini Rp 100 ribu jadi Rp 110 ribu. Rp 200 ribu jadi Rp 220 ribu ini tidak boleh,” ucapnya.
Fenomena penukaran uang non resmi ini memang selalu terjadi dalam setiap tahun. Pihaknya pun bukan kali ini saja memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak BI.
“Sebetulnya sudah berikan masukan. Karena fenomenanya lama. Jangan dibiarkan. Kembalikan fungsi awal. Jadi kalau butuh ke BI saja,” pungkasnya.
[Rianto Nudiansyah]
Lihat juga...