Penyandang Disabilitas di Bantul Masih Didiskriminasi

SABTU, 18 JUNI 2016

YOGYAKARTA — Selama ini, para penyandang disabilitas masih merasa mendapat perlakuan diskriminatif dalam hal pemenuhan hak-haknya. Terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan di sektor riil seperti di BUMN, PNS dan Swasta lainnya. Karena itu, perhatian dari berbagai pihak diperlukan, guna lebih memperjuangkan nasib para penyandang disabilitas.

Dalam hal pemenuhan hak-haknya, para penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda itu, disebutkan ada kuota 2 Persen bagi para penyandang disabilitas untuk mengisi jabatan, kedudukan atau pekerjaan di sektor riil seperti di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, dalam implementasinya para penyandang disabilitas, setidaknya di Kabupaten Bantul, masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Demikian dikatakan Pekerja Ahli Madya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Bantul, Srihartinnovmi, saat menerima kunjungan Titiek Hediati Soeharto, Sabtu (18/6/2016). 
Karena itu, pihaknya sangat senang dan merasa sangat diperhatikan dengan adanya kunjungan Anggota DPR/MPR RI, Titiek Hediati Soeharto, dalam rangka aksi kepedulian sosialnya bagi-bagi paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Kendati bukan merupakan bagian tugasnya di Komisi IV, namun kehadiran Titiek Soeharto diharapkan mampu memberi pintu lebih luas bagi upaya-upaya memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas.
Srihartinnovmi menjelaskan,  BRTPD Bantul merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta. Saat ini, tercatat ada sebanyak 185 penyandang disabilitas yang terdiri dari lima kluster, yaitu disabilitas netra, daksa, rungu wicara, grahita dan lanjut usia dengan kedisabilitasannya yang ditempatkan di Panti Wreda.
Menurut Srihartinnovmi, para penyandang disabilitas di BRTPD Bantul akan dibina dan dibekali kemampuan yang bisa membuatnya mandiri. Para penyandang disabilitas di BRTPD Bantul merupakan penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu dan terlantar. Dengan anggaran dari pemerintah yang terbatas, BRTPD Bantul hanya bisa melakukan tugas-tugas pokok saja. Karena itu, peran serta pihak lain seperti Titiek Soeharto sangat dibutuhkan. “Untuk benar-benar membina dan mengentaskan para penyandang disabilitas itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan pihak lain agar bisa lebih maksimal”, pungkasnya. (koko)
Lihat juga...