Pimpinan DPR Minta Kejelasan Terkait Pembatalan Ribuan Perda

SENIN, 20 JUNI 2016

JAKARTA — Langkah pembatalan ribuan peraturan daerah (Perda) masih terus mendapat perhatian dari Pimpinan DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade Komarudin (Akom) meminta pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II segera melakukan komunikasi intensif, guna memberikan keterangan ke publik.
Ade menilai penghapusan 3.134 peraturan daerah (perda) yang bermasalah tersebut, memicu polemik di tengah-tengah masyarakat.
“Saya kira yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah rapat kerja dengan Komisi II DPR komunikasikan tentang rencana itu dengan baik”ujar Ade di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Dia menyampaikan, untuk memenuhi prinsip transparansi, Pemerintah dan komisi II DPR harus merinci, apa saja Perda yang dibatalkan. Sebab,ada sejumlah fraksi yang meminta dipaparkan ke publik biar transparan.
“Komisi II dalam hal ini, mesti menanyakan kepada Pemerintah, apa konten yang dilakukan pembatalan itu, supaya tidak terjadi simpang siur,” tutupnya
Untuk diketahui, Senin (13/6/2016) pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan, telah membatalkan 3.143 tentang Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Perda tersebut dicabut karena dianggap bermasalah diantaranya, menghambat perekonomian daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, serta menghambat kemudahan berusaha.
[Adista Pattisahusiwa]
Lihat juga...