APBD Papua Barat 2017, Ditetapkan Rp 6.888 Triliun

RABU, 28 DESEMBER 2016

MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama DPRD Papua Barat menyetujui APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 6.888 triliun lebih. APBD  Papua Barat senilai Rp 6.888 Triliun ini disetujui dan diputuskan dalam rapat paripurna keempat dalam agenda penutupan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Selasa (27/12/2016).

Gedung DPRD Papua Barat, tempat pembahasan APBD.

Hal ini diutarakan Ketua DPRD Papua Barat, Pieter Konjol, berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Papua Barat, Selasa (27/12/2016). Membahas pula tentang rincian APBD TA 2017 yang tertera sebagai berikut: pendapatan sebesar Rp. 6.888.867.177.840 terdiri dari pendapatan asli daerah Rp.403.269.106.650 miliar, pajak daerah Rp.262.246.500.000 miliar, retribusi daerah Rp.1.622.250.000 miliar dan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.33.600.000.000 miliar. Lain-lainnya PAD yang sah Rp.105.800.356.650 miliar, dana perimbangan Rp.3.196.319.386.190 triliun yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp.1.397.884.926.190 triliun.

Dijelaskan pula di hadapan seluruh anggota DPRD Papua Barat dan Gubernur Papua Barat, Abraham O  Atururi, bahwa Dana Alokasi Umum Rp. 1.378.805.557.000 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp.419.628.903.000 miliar, lain-lain pendapatan yang sah Rp.3.289.278.685.000 triliun. Sementara, belanja sebesar Rp.7.198.943.635.737 triliun terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.4.122.359.379.412 triliun dengan uraian belanja pegawai Rp.683.615.528.934 miliar, belanja hibah Rp.751.848.059.000 miliar, belanja bantuan sosial Rp.43.625.000.000 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa Rp. 850.015.316.834 miliar, bantuan belanja keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa Rp.1.783.255.474.644 triliun, dan belanja tak terduga Rp.10 miliar.

Di samping itu, belanja langsung atau belanja publik Rp.3.076.584.256.325 triliun, belanja pegawai Rp.181.271.747.320 miliar, belanja barang dan jasa Rp.1.857.180.742.320 triliun, dan belanja modal Rp.1.038.131.766.473 triliun. Pembiayaan sebesar Rp.365.093.354.871 miliar terdiri dari: penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran Rp.365.093.354.871 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah Rp.55 miliar, dan sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.16.896.974.

Jurnalis: Takdir / Editor: Satmoko / Foto: Takdir

Lihat juga...