Belasan PAC Persoalkan Penetapan Pengurus DPC PPP Sumenep

JUMAT, 9 DESEMBER 2016 

SUMENEP — Belasan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mempersoalkan penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai berlambang Kabah daerah setempat. Pasalnya tim formatur yang mewakili PAC tidak pernah diundang setiap ada rapat, sehingga penyusunan pengurus partai itu dinilai cacat hukum.

PAC PPP sedang berkumpul mempersoalkan penetapan pengurus.

Biasanya dalam penyusunan pengurus tim formatur dari seluruh perwakilan dilibatkan dengan undangan secara resmi, namun pada kenyataannya itu tidak pernah ada. Maka dari beberapa PAC tidak setuju dengan pengurus yang telah terbentuk, karena perwakilan PAC tidak merasa terwakili, sehingga penetapan pengurus keabsahannya patut dipertanyakan.

“Jadi kemunculan Surat Keputusan (SK) itu sebenarnya mengundang masalah baru untuk kepengurusan DPC. Karena biasanya yang menyeleksi pengurus itu ada lima tim formatur termasuk saya sebagai tim formatur PAC, tetapi saya tidak dilbatkan,” kata A. Mudhar Ketua PAC PPP Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang menjadi tim formatur perwakilan PAC, Jumat (9/12/2016), sore.

Disebutkan, dengan terbentuknya kepengurusan yang mendapat Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur dinilai tidak sesuai aturan. Karena penetapannya tidak melibatkan tim formatur PAC PPP setempat yang seharusnya ikut andil melakukan seleksi terhadap penyusunan pengurus partai.

“Jadi ada sekitar tiga belas PAC tidak setuju dengan penetapan pengurus itu, karena setelah Musyawarah Cabang (Muscab) beberapa waktu lalu, tim formatur dari PAC tidak dilibatkan. Namun tiba-tiba sudah keluar SK dari DPW PPP Jatim,” jelasnya.

Dalam waktu dekat para pengurus PAC yang merasa kecewa dengan terbitnya SK kepengurusan yang dikeluarkan DPW PPP Jawa Timur akan mendatangi mempertanyakan terbitnya SK tersebut. Seharusnya DPW tidak mengeluarkan SK kepengurusan apabila pembentukan pengurus itu dinilai menyalahi ketentuan yang ada.

Berdasarkan Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar DPC PPP Sumenep pada 18 Oktober beberapa waktu lalu, pengusungan ketua, sekretaris dan pengurus lainnya dilakukan oleh DPC dan PAC PPP. Sedangkan PAC mengusulkan dua nama yaitu Ali Fikri dan Saiful Barri sebagai ketua dan sekretaris.

Sementara DPC PPP Sumenep mengusulkan dua nama, yakni Moh. Solehudin dan Sukri sebagai ketua dan sekretaris, namun DPW PPP Jawa Timur menganulir usulan DPC PPP Sumenep dengan meloloskan dua nama tersebut beserta pengurus lainnya yang saat ini sedang dipersoalkan.

Jurnalis: M. Fahrul / Editor: Satmoko / Foto: M. Fahrul

Lihat juga...