Fraksi PPP DPR Minta Pemerintah Konsisten Menjalani Ideologi Pancasila

RABU 28 DESEMBER 2016

JAKARTA—Bangsa Indonesia telah menjalani masa reformasi lebih dari 18 tahun. Sebagian aspek kehidupan rakyat membaik. Namun, pada sisi lain terlihat menjauh dari esensi dasar reformasi. Bahkan seperti memutar balik jarum jam sejarah Indonesia.  Hal ini diungkapkan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Reni Marlinawati dalam refleksi Akhir Tahun 2016  “Melanjutkan Reformasi Bersama Rakyat”  di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Suasana refleksi akhir tahun PPP.
Reni memaparkan, dalam pandangan fraksi di DPR, tuntutan reformasi tersebut telah dijalankan, meski sebagian masih dalam proses yang berkelanjutan. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Jika ada usulan untuk amandemen kelima, PPP siap mengawal aspirasi rakyat, mengingat otonomi daerah harus terus dilaksanakan walaupun masih terdapat kekurangan, akan tetapi banyak daerah menjadi lebih maju dan mampu berprestasi secara internasional.
Selain itu, kata dia, mengenai anggaran pendidikan sebesar 20 persen juga telah dipenuhi oleh pemerintah, walaupun dalam pelaksanaan masih banyak terjadi inefektivitas, inefisiensi bahkan berujung pada persoalan hukum.
Disampaikan, upaya pembangunan nasional pemerintahan Jokowi- JK yang dirumuskan dalam Nawa Cita yang salah satunya yakni menegakan Reformasi Mental menegakkan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air.
Jadi, jelas dia, Nawacita tersebut merupakan visi misi pemerintah yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam menjalankannya ideologi Pancasila sebagai perekat NKRI.
“Ideologi Pancasila itulah yang meneguhkan nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sehingga bisa menjadi jawaban berbagai problematika bangsa dan negara,” imbuhnya
Dirinya mengakui reformasi membawa manfaat masyarakat, namun dalam implementasinya membawa ‘Penumpang Gelap’ yaitu dengan adanya ujaran kebencian (Hate Speech) dan hilangnya kesantunan dalam berkomunikasi, baik diruang publik maupun jejaring sosial.
“Hal itu karena efek reformasi, ekses itu apabila dibiarkan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat,” bebernya
Untuk itu, Fraksi PPP DPR RI meminta seluruh pihak agar kembali kepada nilai nilai agama dan Pancasila serta budaya asli Indonesia dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan.
“Kami siap jika pemerintah Jokowi mensosialisasikan nilai nilai Pancasila, baik dalam bentuk sosialisasi sebagai anggota parlemen maupun dalam bentuk sebuah badan atau lembaga pemantapan nilai nilai Pancasila,” tuturnya.
Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto; Adista Pattisahusiwa
Lihat juga...