Ini Penjelasan Tim Kuasa Hukum Dwi Estiningsih Terkait Dugaan Penghinaan Pahlawan

KAMIS, 29 DESEMBER 2016
YOGYAKARTA — Tim kuasa hukum Dwi Estiningsih, salah seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilaporkan ke polisi terkait dengan pernyataannya di media sosial yang dianggap berbau SARA dan menghina pahlawan, menggelar jumpa pers untuk memberikan pernyataan bertempat di Omah Jowo Resto, Jalan Lowanu, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Kamis (28/12/2016). Pasca dilaporkan ke polisi, Dwi Estiningsih, Alumnus Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang kini berprofesi sebagai psikolog itu, membentuk tim kuasa hukum yang diberi nama Tim Advokat Cinta Pahlawan yang terdiri dari gabungan sejumlah advokat profesional.

Tim kuasa hukum Dwi Estiningsih saat menggelar jumpa pers bertempat di Omah Jowo Resto, Jalan Lowanu, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Koordinator tim kuasa hukum Dwi Estiningsih, Wawan Andriyanto, menyatakan, ada beberapa hal yang menurutnya harus diluruskan agar perdebatan yang terjadi tidak meluas dan keluar dari konteks permasalahan. Pertama,  ia mengklarifikasi bahwa komentar Dwi Estiningsih di akun media sosialnya, sebenarnya adalah mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait gambar yang ada di dalam uang kertas baru.

“Klien kami Dwi Estiningsih itu sebenarnya mempertanyakan prinsip keadilannya, bukan mempermasalahkan adanya pahlawan non muslim di dalam uang kertas tersebut. Menurut Dwi Estiningsih, jumlah tokoh pahlawan dalam uang baru tersebut tidak sesuai dengan komposisi jumlah penduduk dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wawan juga menyatakan bahwa kliennya tidak menolak keberadaan pahlawan non muslim yang ada di dalam sejarah perjuangan Indonesia. Namun justru mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam membuat keputusan terkait gambar tersebut.

“Pemerintah dinilai tidak menjalankan asas pemerintahan yakni asas keterbukaan. Jika ada sosialisasi sebelumnya tentu perdebatan tidak akan terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan itu Wawan juga menuturkan bahwa pernyataan Dwi Estiningsih di Facebook dan Twitter merupakan bukti sikapnya terhadap kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan,  kemerdekaan menyatakan pendapat adalah hak warga negara yang dilindungi oleh pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945. Kemerdekaan menyatakan pendapat dikatakan juga adalah bagian dari instrumen kontrol warga negara terhadap jalannya sebuah pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui, Dwi Estiningsih, beberapa waktu lalu dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak, terkait dengan pernyataanya di media sosial yang dianggap berbau SARA. Antara lain oleh Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia,  yang melaporkannya ke pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya,  Jakarta, pada Rabu, 21 Desember 2016. Serta oleh Gerakan Masyarakat Bhinneka,  yang melaporkannya ke Polda DIY, pada Kamis (28/12/2016) hari ini.

Lewat akun Twitter-nya @estiningsihdwi, wanita yang sehari-hari tinggal di kawasan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta itu menulis, “Luar biasa, negeri yang mayoritas Islam ini, dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir #lelah.” Ia juga menulis kalimat, “Iya sebagian kecil non muslim berjuang, mayoritas pengkhianat. Untung saya belajar #sejarah.”

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto: Jatmika H Kusmargana

Lihat juga...