Kebaradaan Pendamping Dana Desa di Sumenep Dinilai Belum Maksimal

KAMIS, 29 DESEMBER 2016

SUMENEP — Keberadaan pendamping Dana Desa (DD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Problem dana yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat masih seringkali terjadi, seperti keterlambatan laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan papan proyek yang tidak dipampang.
A. Masyuni, Kepala Badan Pemberdayaan Dan Perempuan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) ujung timur Pulau Madura ini ternyata pendamping Dana Desa (DD) belum maksimal. Seharusnya pendamping tersebut harus bersungguh-sunguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena itu sudah digaji oleh Negara agar mendapingi seluruh program yang ada di desa.
“Saya menilai Pendamping desa belum maksimal dimanfaatkan oleh desa,,” kata Ahmad Masyuni, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep, Kamis (29/12/2016).
Diharapkan ke depan bagaimana pemerintah desa dan BPD dan juga pendamping duduk bersama dalam hal mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang baru. 
“Jadi jangan sampai mekanisme itu di lompat-lompat, karena APBDes itu mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah, jadi tidak boleh ada kegiatan yang diluar RPJM,”jelasnya.
Ia menyebutkan, tidak maksimalnya pemanfaatan terhadap pendamping Dana Desa (DD) kemungkinan disebabkan belum adanya keakraban antara desa dengan pendamping itu sendiri, mereka masih merasa sungkan. 
“Ke depan, tidak ada istilah sungkan, karena pendamping memiliki tugas dan wewenang yang menjadi tannggungjawabnya, makanya harus bekerja semaksimal mungkin sesuai tugas dan fungsinya,”sebutnya.

 Jurnalis : M. Fahrul / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : M.Fahrul

Lihat juga...