KI NTB Beberkan Badan Publik yang Tidak Kooperatif dalam Keterbukaan Informasi

SELASA, 27 DESEMBER 2016

MATARAM — Puluhan badan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tidak kooperatif dalam hal keterbukaan dan menyediakan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari data yang dirilis Komisi Informasi (KI) NTB di acara anugrah badan publik informatif 2016 di hotel Lombok Raya Kota Mataram, Selasa (27/12/2016).
Badan Publik yang dinilai tidak kooperatif dalam hal keterbukaan informasi
Puluhan badan publik tersebut terdiri dari badan publik Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi NTB, Partai Politik dan badan publik instansi vertikal.
Dari bandan publik SKPD Pemprov sendiri ada 15 SKPD, yaitu Biro Humas dan Protokol, Dinas Nakertrans, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pertanian, BKPMPT, BPKAD, Biro Umum, BP3AKB, Bakesbangpoldagri, Biro Administrasi Kesra, Dinas Kehutanan, Biro Kerjasama dan SDA, Biro Administrasi Pemerintahan dan Dinas Penghubung.
Sementara dari badan publik partai politik yang tidak koopertif dalam hal keterbukaan informasi antara lain, PAN, Partai Hanura, Paartai Gerindra, Partai Golongan Karya, PDIP, PKB, Nasdem, PBB, PKPI dan PPP.
Untuk badan publik instansi vertikal, antara lain, BNN NTB, Kanwil DJPN NTB, Kanwil Kemenag NTB, Pengadilan Tinggi Mataram, Kepolisian Daerah NTB, Pengadilan Tinggi Agama NTB, BPKP Perwakilan NTB, PTUN Mataram, Bawaslu NTB, OJK Perwakilan NTB dan Badan Pertanahan Nasional NTB.
“Penilain KI NTB terhadap 36 badan publik tersebut didasarkan pada beberapa hal, antara lain, komitmen mengumumkan informasi dari badan publik masih rendah, yang ditandai dengan masih adanya 22 badan publik di NTB yang belum memiliki website,” kata Kabid Edukasi dan Sosialisasi Informasi KI NTB, Hendriadi Jamal membacakan hasil penilaian KI NTB.
Selain itu, publikasi anggaran dan laporan keuangan masih rendah, dari 86 badan publik, 57 atau 66 persen badan publik yang ada di NTB, tidak mengumumkan anggaran dan laporan keuangan.
Tingkat partisipasi dalam evaluasi dilakukan KI NTB juga masih sangat rendah. Dari 86 badan publik, hanya 49 yang berpartisipasi mengembalikan Quisioner Penilaian Mandiri (QPM), penyediaan informasi belum dilakukan satu ruangan.
“Pelayanan informasi juga belum dilakukan secara optimal, sarana prasarana belum memadai, pengelolaan informasi dan pendokumentasian masih manual,”katanya.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Turmuzi

Lihat juga...