KPU NTB dan RSJ Mutiara Sukma Terima Anugrah Badan Publik Terbaik dan Informatif

SELASA, 27 DESEMBER 2016

MATARAM — Memberikan apresiasi terhadap badan publik di Kabupaten Kota, instansi vertikal, SKPD hingga partai politik, Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan anugrah badan publik informatif.
Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori saat menerima anugrah badan publik instansi vertikal terbaik dan informatif dari Ketua KI Pusat di hotel Lombok Raya Mataram
Dari puluhan badan publik yang diseleksi dan dievaluasi, KPU NTB dari badan publik instansi vertikal, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dari SKPD dan Kota Mataram badan publik pemerintahan meraih predikat badan publik terbaik dan informatif.
“Anugrah badan publik terbaik dan informatif diberikan kepada KPU NTB, RSJ Mutiara Sukma dan Kota Mataram karena selain keaktifan website dan kreatifitas dalam menyampaikan informasi, juga secara konsisten telah menyampaikan informasi publik secara terbuka dan transparan,” kata Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda di Mataram, Selasa (27/12/2016).
Selama proses tahapan evaluasi, ketiga badan publik konsisten memberikan informasi dibutuhkan, termasuk mengisi dan mengembalikan quisioner penilaian mandiri (QPM), termasuk verifikasi website dan visitasi atau kunjungan lapangan.
Sementara dari partai politik, hanya ada dua yang mengembalikan QPM tepat waktu, yaitu Partai Keadilan Sejaktera dan Partai Demokrat. Dari dua tersebut hanya PKS yang memenuhi kualifikasi.
Meski demikian secara umum, nilai tingkat keterbukaan informasi badan publik yang ada di NTB selama 2016 mengalami penurunan, dari 66, 5600 tahun 2015 turun menjadi 57,6427.
“Penurunan tersebut terjadi, karena komitmen mengumumkan informasi masih rendah, yang ditandai dengan masih adanya 22 badan publik yang belum memiliki website, termasuk dalam hal publikasi anggaran dan laporan keuangan masih rendah,”jelasnya.
Ajeng pun berharap, laporan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Selain itu juga dapat dijadikan cermin bagi badan publik untuk terus memperbaikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Turmuzi

Lihat juga...