Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad: Hukum Menjadi Instrumen Tegaknya NKRI

KAMIS 29 DESEMBER 2016

JAKARTA—Pengamat Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad Menegaskan bahwa penegakkan hukum yang berkeadilan menjadi satu instrumen yang sangat penting demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diskusi refleksi akhir tahun 2016 Penegakkan Hukum di ruang Press Room, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2016).
Pernyataan Suparji ini diungkapkan dalam refleksi akhir tahun 2016 Penegakkan Hukum di ruang Press Room, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2016).

Menurutnya, Dengan ditegaknya hukum yang berkeadilan maka sangat berpengaruh penting dalam bingkai NKRI. tercipta keadilan, maka akan tercipta NKRI yang utuh.

Di tahun 2016, kata dia, penegakan hukum menjadi tontonan menarik, bak sinetron, hal ini bisa dilihat kasus jessica, kasus ahok, semua itu menjadi sebuah entertainment.

“Penegakkan hukum penuh dengan teka teki, contohnya Jessica Kumala wongso hanya divonis 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. JPU menyebut tidak ada hal hal yang memenuhi pidana seumur hidup. Kita juga menyaksikan ada putusan bebas tindak pidana korupsi dari tipikor dan Kajati, konon terjadi unsur kerugian negara tapi malah divonis bebas,” kesalnya.

Selain itu, misteri Teka teki kejaksaan agung (Kejagung) beberapa kali kalah dalam praperadilan, tuntutan maksimal namun vonis minimal. Begitu juga kasus Rumah Sakit Sumber Waras ada unsur kerudian negara tapp tidak ada kejelasan dari KPK.

Bahkan Suparji menuturkan beberapa bulan yang lalu terjadi persoalan kebhinekaan, dan perbedaan pandangan.

Hal itu menurutnya, merupakan salah satu penyebab lambatnya proses penegakan hukum terhadap mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seandainya polisi lebih cepat memproses kasus tersebut, mungkin tidak ada aksi bela islam 411 dan 212.

“Jadi, saya ingin katakan bahwa penegakkan hukum pada tahun 2016 penuh dengan misteri belum bisa bicara secara akurat,”tuturnya.

Untuk itu, dirinya berharap ditahun 2017 mendatang tidak akan ada lagi hukum dijadikan konsumsi publik.

“Tahun 2017 penuh dengan tantangan dan ujian untuk tegaknya hukum yang berkeadilan. Aspek profesionalitas dikedepankan demi tegaknya kehidupan berbangsa,” imbuhnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Editor: Adista Pattisahusiwa

Lihat juga...