Pedagang Minta Merjosari Segera Dilegalkan Sebagai Pasar Tradisional

RABU, 28 DESEMBER 2016

MALANG — Belum selesainya permasalahan status Pasar Merjosari dan dihentikannya retribusi umum dan juga retribusi sampah membuat ratusan pedagang yang berjualan di pasar tersebut untuk kali kedua kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Malang, Rabu (28/12/2016). 
Aksi demo pedagang

Dengan membawa berbagai poster dan tulisan, dalam aksinya para pedagang menutut agar Pasar Merjosari agar segera dilegalkan dan ditetapkan sebagai pasar tradisional tetap. Selain itu mereka juga menuntut agar Pemerintah Kota (Pemko) Malang menghentikan segala bentuk intimidasi kepada para pedagang. Massa aksi juga menilai Pemko Malang lebih condong mementingkan kepentingan investor dalam hal ini PT. Citra Gading Asritama (CGA) daripada membela kepentingan pedagang.

Dari pantauan Cendana News, selama kurang lebih dua jam melakukan orasi di depan Balai Kota Malang dan tidak juga mendapatkan respon dari Pemko, para pedagang yang jumlahnya ratusan orang tersebut akhirnya memaksa masuk ke halaman depan Balai Kota dengan cara melompati pagar. Setelah berhasil menduduki halapan depan Balai Kota, mereka tetap melakukan aksinya dengan tertib.
Sementara itu, setelah menunggu kurang lebih dua jam akhirnya para pengunjuk rasa di temui oleh Sutiaji yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang.
Di hadapan para pedagang, Sutiaji membenarkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kota Malang No.4 tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), disebutkan bahwa sebenarnya lahan yang ada di Merjosari merupakan lahan kuning yang berarti diperuntukan sebagai kawasan pemukiman.

“Ketika nanti saya misalnya melegalkan pasar Merjosari, yang sebenarnya menurut Perda No.4 tahun 2011 merupakan kawasan permukiman, maka nanti saya dan Walikota akan di hukum karena telah melanggar peraturan yang ada,” jelasnya.

Namun begitu orang nomer dua di Pemko Malang ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Perda tersebut bisa dirubah jika diperlukan dan jika ada usulan dari pedagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

“Jadi nanti pedagang bisa menyampaikan usulannya kepada DPRD bahwa pasar Merjosari harus tetap ada karena masih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan menjadi tumpuan ekonomi rakyat terutama pedagang, sehingga nantinya DPRD bisa mengeluarkan peraturan daerah yang menganulir peraturan daerah yang sebelumnya,” ungkapnya sambil menambahkan, namun demikian proses tersebut akan berlangsung lama.

Sutiaji (baju putih) menemui para pedagang

Jadi sambil menunggu proses panjang tersebut, bila pedagang ingin swakelola pasar Merjosari dipersilahkan, tetapi pasar tersebut tidak lagi dibawah pengawasan Pemko Malang karena status pasar Merjosari saat ini adalah status quo.

“Tidaka apa-apa jika pedagang ingin Swakelola pasar Merjosari, nanti sampah dan listrik mereka atur sendiri. Pokoknya jangan rame sing penting urip,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai adanya bentuk intimidasi yang diterima pedagang, ia meminta agar pedagang bisa segera melaporkannya kepada pihak berwajib.

Sutiaji Jamin Tanggal 30 Desember 2016 Tidak Ada Penggusuran di Pasar Merjosari

Selain dihentikannya restribusi umum dan sampah, pedagang Merjosari juga mendapatkan kabar bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 akan dilakukan penggusuran. Namun berita tersebut tegas dibantah oleh Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji.

“Untuk tanggal 30 Desember saya jamin tidak ada penggusuran. Kita tidak mau ada buldoser-buldoser karena kita ini manusia,” jelasnya  saat menemui para pedagang ketika melakukan aksi demo di depan Balai Kota Malang, Rabu (28/12/2016).

Disebutkan, kalau sampai terjadi penggusuran yang tidak bermartabat, hal itu berarti sudah keluar dari visi misi Wali Kota Malang yaitu menuju Malang yang bermartabat.

Tidak hanya itu, orang nomer dua di Pemerintahan kota Malang tersebut juga berani melepaskan jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Malang jika sampai ada penggusuran.

“Jika sampai pada tanggal 30 Desember terjadi penggusuran dengan paksa dan tanpa melalui mekanisme di Pasar Merjosari, maka di hari itu pula saya akan langsung mengirimkan surat pengunduran diri kepada Kementerian,” tegasnya.

“Saya disini karena dipilih oleh rakyat, jika rakyat tertindas maka apa gunanya saya ada posisi jabatan ini,”sambungnya.

Selain membantah isu adanya penggusuran tersebut, Sutiaji juga mebantah jika pada tahun 2017 di Merjosari akan di bangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“99 persen tidak benar jika tahun 2017 di Merjosari akan dibangun Rusunawa, karena di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu tidak ada. Dan kalaupun ingin membangun Rusunawa disana harus melalui proses yang panjang,” pungkasnya.

Jurnalis : Agus Nurchaliq / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Agus Nurchaliq

Lihat juga...