Rofi’ Munawar Minta Pemerintah Uji Publik Skema Gross Split

JUMAT 30 DESEMBER 2016

JAKARTA—Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi’ Munawar meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu secara cermat untuk penerapan Skema Bagi Hasil Bruto (Gross Split) atau bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dalam hitung-hitungan baru di kontrak Minyak Gas (Migas).

Rofi’ Munawar.
Menurut Rofi’, pengkajian yang mesti dilakukan pemerintah yakni dengan cara melakukan uji publik bersama pemangku kepentingan di sektor migas.

“Lebih baik Pemerintah duduk bersama dan melakukan uji publik untuk mengkaji permasalahan ini secara komprehensif dan serius, agar bis ditemukan solusi terbaik,” ujar Rofi’ di Senayan, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS ini juga menilai bahwa “SkemaGross Split” yang direncanakan akan diterapkan pemerintah pada awal tahun 2017 tersebut, bahkan telah mendapat kritikan dari banyak kalangan. Baik itu dari kalangan Asosiasi, Pegiat Energy, maupun Dewan Energi Nasional (DEN).

“Kritikan itu muncul karena memang “Skema Gross Split” dianggap tidak selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),” tandasnya

“Skema Gross Split”, jelas dia, pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan administrasi aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas. Namun, kebijakan pemerintah itu jangan dapat membuat peran negara atas SDA yang dimilikinya jadi berkurang dari 85 persen ke 50 persen.

Dikatakan, apabila nanti “Skema Gross Split” diterapkan, maka harus dipastikan keuangan negara tidak terganggu bila terjadi perubahan sistem. Jangan sampai skema Gross Split ini diterapkan hanya untuk semata-mata menutupi shortfall pajak dan kerumitan sistem cost recovery.

“Jadi, sejatinya bisa jadi “Skema Gross Split” dalam waktu singkat memang akan meningkatkan pendapatan negara, namun sangat mungkin jika tidak dicermati akan mengorbankan potensi kekayaan alam Indonesia,” pungkasnya.

Untuk itu, dirinya mendesak pemerintah agar perlu adanya kepastian bahwa sistem apapun yang diterapkan, negara harus hadir sebagai pemegang kekuasaan kekayaan alam Indonesia. bukan ditempatkan negara sejajar dengan kontraktor.

Rofi mengingatkan pemerintah berfikir sebelum memberlakukan “Skema Gross Split” dan juga perlu melakukan simulasi perhitungan pendapatan negara. Jangan sampai, penerimaan negara dengan “Skema Gross Split” malah berkurang dibanding dengan sistem Production Sharing Contract (PSC).

Dia menjelaskan, simulasi itu tak lain yaitu memperhitungkan efek pajak yang dibebankan pada kontraktor berupa corporate income tax dan branch profit tax.

Selain itu, Rofi’ menambahkan, pemerintah juga harus melakukan penelitian terhadap biaya riil produksi migas serta menghitung secara akurat terhadap besaran pendapatan negara, sebelum “Sistem Gross Split” ini diberlakukan.

“Jadi, mengkaji itu lebih penting untuk menjaga tingkat profitabilitas kontraktor yang akan berpengaruh besar dalam menumbuhkan minat dan iklim investasi di sektor migas,” tutupnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa

Lihat juga...