Utang Bertambah, Komisi XI DPR: Enam Poin ini Harus dilakukan Pemerintah

JUMAT 30 DESEMBER 2016

JAKARTA—Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan menilai Kementerian (Kemenkeu) kurang kredibel dalam mengelola fiskal di tahun 2016. Sebab, kebijakan pemerintah pada saat menghadapi masalah fiskal selalu direspons dengan kebijakan utang baru.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan.
Hal ini menurut Heri, bisa dilihat dari kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) semakin menggemuk. Hingga saat ini, totalnya sudah mencapai Rp2.707,81 triliun. Sementara utang lainnya sebanyak Rp731,98 triliun.

“Kami di komisi keuangan DPR sangat prihatin dengan cara-cara pemerintah mengelola fiskal. Kelihatannya pemerintah sudah kehilangan akal dalam menyehatkan fiskal selain dengan jalan menumpuk hutang. Bukannya justru menyehatkan, malah cara-cara yang ditempuh pemerintah itu justru sedang menjerumuskan bangsa ini kepada ancaman guncangan keuangan. Jadi, bahasa Kasarnya, pemerintaham di tahun 2016 ibarat gali lobang untuk tutup lobang,” sebut Heri saat dihubungi di Senayan, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Heri menjelaskan, gemuknya SBN untuk membiayai defisit itu sama saja akan semakin memberi ancaman baru. Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (RAPBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal.

Yang paling miris, jelas dia, dari struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan (tradable), tren kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah cenderung meningkat. Pada 2011, porsi kepemilikan asing masih 30,5 persen, dan kemudian per September 2016 melonjak menjadi 39,2 persen atau baik hampir 10%.

Risikonya adalah adanya ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (sudden reversal) yang dapat berdampak sistemik, sehingga pasti menekan kestabilan perekonomian nasional.Heri menuturkan, agresifitas penerbitan SBN dapat memicu perang suku bunga perbankan dan pengetatan likuiditas. Akibatnya, perbankan akan tetap menawarkan suku bunga deposito di level yang tinggi, meski suku bunga acuan terus diturunkan.

Kondisi itu pada akhirnya berujung pada suku bunga kredit yang tetap bertengger di angka double digit. Akibatnya, likuiditas makin sempit dan akhirnya ekonomi riil semakin berat untuk berkembang, di samping menurunnya daya beli.

Selain itu, kata dia, Hal yang paling menyedihkan adalah pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada tahun 2017. Artinya telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L. Dengan begitu, maka sepertinya kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian program pencapaian kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar utang yang semakin bertumpuk.

“Kita sebetulnya sangat berharap pemerintah Jokowi JK di tahun depan bisa menghadirkan solusi atas jeratan defisit anggaran yang makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel. Ironisnya, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3 persen. Bahkan defisit APBN-P 2015 melonjak melebihi target yaitu mencapai 2,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kesalnya

Dikatakan, ketika Rapat Kerja (Raker) membahas APBN-P 2016, pemerintah kembali menargetkan defisit anggaran sebesar 2,35 persen. Bahkan, pada APBN 2017, Itupun Pemerintah menaikkan defisit anggaran sebesar 12,9 persen menjadi Rp330,2 triliun atau mencapai 2,41 persen PDB.

“Yang paling mengkhwatirkan, dengan melihat realisasi fiskal sepanjang 2016 ini, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi 2,7 persen terhadap PDB. Ini adalah tragedi bagi keuangan nasional kita,” tegasnya

Untuk itu, Ia menyarankan kepada pemerintah untuk terus menghadirkan postur fiskal yang kredibel. Dan itu harus nyata jangan sampai habis di wacana dan kenyataannya tidak terbukti.

Heri Memaparkan, Hal-hal yang harus diperhatikan dan segera dilaksanakan pemerintahan Jokowi -JK yakni:

Pertama, mengevaluasi efektifitas defisit APBN yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif. Idealnya, ekspansi fiskal harus berdampak pada peningkatan produktifitas yang di antaranya harus tercermin pada peningkatan penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan. Jangan sampai yang terjadi, defisit keseimbangan primer justru semakin membengkak.

Kedua, pemerintah harus tegas menetapkan kriteria atau prasyarat suatu program atau proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Disamping untuk menjamin efektif meningkatkan produktifitas, juga harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang.

Ketiga, Pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi alternatif pembiayaan guna tetap menjaga kesinambungan fiskal. Jangan sampai terus bergantung pada SBN dan instrumen utang lainnya yang proposirnya mencapai 98% dari total pembiayaan defisit. Jika pemerintah terus-menerus menumpuk utang, maka hasilnya rasio total utang pemerintah akan terus meningkat yang ujungnya akan menjadi beban fiskal pada tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai gali lobang, tutup lobang.

Keempat, pemerintah harus mengontrol membengkaknya SBN yang dominan dimiliki asing. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya pembalikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba yang sudah pasti akan memberikan goncangan terhadal keuangan nasional.

Kelima, utang harus diarahkan untuk sektor produktif. Hingga saat ini, alokasi utang masih terkonsentrasi pada sektor jasa-jasa, persewaan dan jasa keuangan serta properti. Mestinya, lebih diprioritaskan untuk sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, maupun transportasi dan komunikasi yang memiliki multiplier lebih besar.

Dan yang Keenam, beber dia, pemerintah juga perlu memitigasi aktivitas lazy banking yang hanya menaruh dananya di instrumen SBN yang menyebabkan likuiditas semakin sempit dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi riil semakin lemah.

“Semoga di tahun 2017 mendatang pemerintahan Jokowi -JK bisa menerapkan itu,” tutupnya

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa

Lihat juga...