Banyak Daerah Bernilai Rendah, Menpan RB Ancam Potong DAK

161

SENIN, 6 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 menyebut, sebanyak 14 kabupaten/kota dari total 475 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, diketahui masih mendapat nilai D atau sangat kurang. Sementara, sebanyak 199 kabupaten/kota mendapat nilai CC atau kurang, dan sebanyak 193 kabupaten/kota mendapat nilai C atau cukup.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur.

Hal tersebut, diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan RB), Asman Abnur, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Regional III, bertempat di Jogja Expo Center Yogyakarta, Senin (06/02/2017). Meski hasil evaluasi SAKIP tahun ini meningkat dari sebelumnnya, Menpan RB menyebut, rata-rata nilai SAKIP sejumlah kabupaten atau kota tersebut masih kategori C sehingga perlu ada upaya meningkatkan kinerja. 

“Untuk yang mendapat nilai C itu berarti masih banyak yang tidak sinkron antara program kegiatan serta hasil yang dicapai. Artinya, masih banyak kegiatan yang digelar itu tidak bermanfaat. Ini tantangan bagi pemerintah masing-masing agar terus berupaya memperbaiki kinerjanya,” ujarnya.

Menpan RB menegaskan, pihaknya akan memberikan reward kepada instansi pemerintah yang nilai LHE AKIP-nya bagus, salah satunya dengan memberikan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pihaknya tak segan untuk menahan atau mengurangi penyaluran DAK bagi instansi pemerintah yang nilai LHE AKIP-nya masih C ke bawah, hingga memperbaikinya. Hal ini dilakukan untuk memacu setiap instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerja masing-masing.

“Karena kalau tetap kita berikan DAK pun, pemanfaatannya juga tidak akan bisa maksimal, dan justru mubazir,” ujarnya.

Masih berdasarkan data LHE AKIP tingkat kabupaten/kota tersebut, untuk tahun 2016 diketahui hanya ada 2 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mendapat nilai A. Sementara 10 kabupaten/kota mendapat nilai BB, dan 57 kabupaten/kota mendapat nilai B. Sedangkan untuk tingkat provinsi sendiri, dari total sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 2 provinsi diketahui mendapat nilai C, 10 provinsi mendapat nilai CC, 12 provinsi mendapat nilai B, 7 provinsi  mendapat nilai BB, dan 3 provinsi mendapat nilai A.

“Mengacu pada hasil evaluasi dan data yang dihitung, terjadi potensi pemborosan anggaran, baik APBN atau APBD, hingga mencapai minimal 30 persen di luar belanja pegawai atau setara dengan Rp 392,87 triliun akibat efisiensi kinerja ini,” ujarnya.

Menpan RB menegaskan, perlunya komitmen dari kepala daerah masing-masing, baik itu gubernur, bupati atau wali kota, untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menegaskan, perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan memanfaatkan alokasi untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti misalnya infrastruktur dan lainnya.

Tabel prestasi kinerja di tiap kabupaten/kota.

“Kita sudah mewajibkan semua daerah menerapkan e-goverment. Selain itu juga mengurangi kegiatan-kegiatan seperti SPJ. Laporan cukup dua saja. Yakni laporan kinerja dan laporan keuangan. Yang dibutuhkan bagi pemimpin daerah di era sekarang ini adalah hasil kerja. Bukan pencitraan. Karena itu, gunakan masa jabatan yang ada untuk masyarakat. Jangan main-main dengan anggaran,” katanya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Satmoko / Foto: Jatmika H Kusmargana

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.