Banyak Petani Lampung Bingung akan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

118
KAMIS, 16 FEBRUARI 2017
 

LAMPUNG — Keluhan sebagian petani di wilayah Kecamatan Penengahan yang sempat mengalami kesulitan memperoleh pupuk pada masa tanam Oktober-Maret karena uji coba pemesanan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau dikenal dengan billing system ditanggapi oleh Rini Ariasih, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DPTPHP) Kabupaten Lampung Selatan. Rini Ariasih, saat dikonfirmasi Cendana News di sela-sela panen raya jagung di Kecamatan Katibung bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan, saat ini petani tidak perlu khawatir karena proses uji coba masih berlangsung dan pembenahan dilakukan agar para petani terbiasa menerapkan billing system untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemupukan sawah.

Rini Ariasih bahkan mengungkapkan, khusus Kecamatan Penengahan yang merupakan satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan masih menjalani proses uji coba. Sementara, penerapan sistem billing penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan pertama kali di Kecamatan Candipuro sehingga bisa diterapkan di kecamatan lain.

“Sebagian petani masih bingung dan saat belum memperoleh pupuk ada yang menyangka pupuk langka, kemungkinan masih ada yang belum memahami dan menerima sosialisasi bahwa penebusan pupuk bersubsidi harus melalui kelompok tani dan kini dilakukan dengan sistem online,” ungkap Rini Ariasih, saat dikonfirmasi Cendana News saat panen raya jagung di Kecamatan Katibung, Kamis (16/2/2017).

Rini Ariasih mengaku, terus melakukan sosialisasi kepada kelompok tani agar memudahkan petani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) akan pupuk bersubsidi, membuka rekening, dan penebusan pupuk yang saat ini dilakukan dengan pembayaran sistem online. Beberapa petani diakuinya masih bingung karena masih menggunakan pola lama dengan membeli pupuk di pedagang pengecer pupuk dengan sistem tunai yang kini diubah menjadi pembayaran sistem tunai untuk mengantisipasi penyelewengan pupuk bersubsidi yang dipergunakan bagi para petani kecil.

Sebelumnya banyak petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Penengahan mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan pupuk untuk kebutuhan masa pemupukan tanaman padi. Sebagian petani mengaku mengeluhkan Billing System yang baru diterapkan pemerintah dalam penebusan pupuk bersubsidi tahun ini. Sebagian lain bahkan petani belum mengetahui secara jelas alur penebusan pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebelumnya telah melakukan sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Penengahan yang menjadi percontohan penerapan sistem penebusan pupuk dengan billing system. Staf DPTPHP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam sosialisasi kepada petani menerangkan kepada para kelompok tani bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai kebutuhan anggotanya. Beberapa jenis pupuk yang dibutuhkan masyarakat saat ini di antaranya jenis urea dan NPK serta SP-36.

Penerapan distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Lampung tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember tahun 2016 yang mewajibkan bagi kelompok tani menggunakan program billing system. Billing system dijelaskan kepada para petani merupakan sistem yang membantu para usahawan terutama petani untuk mengatur dan mencatat segala transaksi terutama dalam pembelian pupuk bersubsidi dan khusus di Provinsi Lampung pertama kali diterapkan di Kecamatan Candipuro. Menyusul diujicobakan di beberapa kecamatan lain di Lampung Selatan.

Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Penengahan, Ahmad, mengungkapkan, sebagian besar kelompok tani telah mendaftar dan membuka rekening di salah satu bank di Lampung untuk memudahkan penebusan pupuk bersubsidi. Sementara di Kecamatan Penengahan, menurut Ahmad, masih ada sekitar 58 kelompok tani yang belum membuka rekening di bank yang ditunjuk untuk sistem pembayaran penebusan pupuk bersubsidi.

“Jika tidak segera membuka rekening di bank Lampung yang ditunjuk dikhawatirkan jatah pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di wilayah Penengahan akan berkurang dan ini yang menyebabkan petani beranggapan pupuk sulit diperoleh padahal mekanismenya sekarang harus menggunakan billing system,” terang Ahmad.

Rini Ariasih, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DPTPHP) Kabupaten Lampung Selatan.

Ia juga mengimbau agar kelompok tani rajin berkoordinasi dengan para penyuluh untuk proses penyusunan RDKK sehingga petani padi bisa memperoleh kebutuhan pupuk bersubsidi. Beberapa kemudahan bagi kelompok tani dalam menebus pupuk bersubsidi tersebut bahkan sebagian bisa ditalangi oleh setiap desa melalui pinjaman dana dari badan usaha milik desa (Bumdes), simpan pinjam yang bisa dilunasi saat panen tiba atau dikenal dengan sistem bayar panen (yarnen).

Jurnalis: Henk Widi / Editor: Satmoko / Foto: Henk Widi


Lihat juga...

Isi komentar yuk