Bawaslu DIY Deteksi 921 TPS di DIY Rawan Kecurangan

102

SENIN, 13 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mencatat ada sebanyak 921 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di DIY yang masuk kategori rawan penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di dua Kabupaten/Kota, yakni Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.

Sejumlah anggota Bawaslu DIY saat menyampaikan peta kerawanan Pilkada DIY 2017

Dari jumlah tersebut, sebanyak 686 TPS rawan berada di Yogyakarta, sementara 235 TPS rawan berada di Kulonprogo. Total jumlah TPS dalam Piklada di Kota Yogyakarta sendiri tercatat sebanyak 794 TPS. Sementara di Kulonprogo ada sebanyak 937 TPS.
(Baca: Bawaslu DIY Selidiki Dua Temuan Kasus Politik Uang di Kulonprogo)
Koordinator Divisi Penindakan dan Pelangaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, menyatakan, sejumlah TPS tersebut memiliki tingkat dan jenis kerawanan berbeda-beda. Mulai dari kerawanan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih di 505 TPS, praktek politik uang di 149 TPS, ketersediian perlengkapan penyelenggaraan proses pemilihan di 84 TPS, keterlibatan penyelenggara negara di 24 TPS, hingga ketaatan dan kepatuhan pada tata tertip di 159 TPS.

“Tingkat kerawanan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih paling banyak terjadi di Kota Yogyakarta, meliputi 446 TPS. Sementara kerawanan praktek politik uang paling banyak terdapat di Kulonprogo meliputi 97 TPS,” ujarnya di Kantor Bawaslu DIY, Senin (13/02/2017).

Lebih lanjut dijelaskan, dari sekian banyak jumlah TPS tersebut diketahui juga terdapat sejumlah TPS yang memiliki tingkat kerawanan berlapis, dengan 1 TPS bisa memiliki 2 atau lebih jenis aspek kerawanan yang telah disebut di atas. Dari data Bawaslu DIY, tercatat paling banyak terjadi di Kecamatan Kraton dengan 25 TPS, Kecamatan Nanggulan di Kulonprogo dengan 18 TPS, Kecamatan Tegalrejo dengan 17 TPS, Kecamatan Gedongtengen dengan 15 TPS dan Kecamatan Danurejan dengan 14 TPS.

“Misalnya, di TPS 13 Kraton itu memiliki dua aspek kerawanan, yakni kerawanan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, serta kerawanan praktek politik uang. Lalu, TPS 2 itu memiliki tiga aspek kerawawan, yakni akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, ketersediian perlengkapan penyelenggaraan proses pemilihan, serta kerawanan praktek politik uang,” paparnya.

Secara umum, lanjutnya, potensi terjadinya pelanggaran proses Pemilu biasa banyak terjadi baik saat proses pemungutan suara, saat proses penghitungan suara, hingga saat rekapitulasi suara. Upaya pencegahan pelanggaran proses Pemilu itu sendiri dikatakan telah dilakukan oleh Bawaslu. Baik itu berupa imbauan kepada KPU secara berjenjang, penyusunan peta TPS rawan sebagai fokus pengawasan hingga peningkatan kapasitas dan profesionalitas pengawas. Termasuk juga penerapan program pengawasan menggunakan perangkat berbasis IT.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Jatmika H Kusmargana

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.