Belum Semua WNI Eks Timor Timur Terima Dana Kompensasi

SELASA, 14 FEBRUARI 2017

JAKARTA — Pemerintah telah berkomitmen untuk memberi kompensasi berdasarkan asas kepatutan dan keadilan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Timor Timur. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam menunjang masa depan mereka. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2016 telah menanda-tangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016, tentang Pemberian Kompensasi Kepada WNI Bekas Warga Timtim yang berdomisili di luar Provinsi NTT. 

Rapat Koordinasi (Rakor) terkait progres pelaksanaan Perpres Nomor 25 Tahun 2016. (Dok: PMK)

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya pada 4 April 2016. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Melalui Perpres ini pula, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan dana kompensasi Kepala Keluarga  kepada WNI Eks Timtim yang berdomisili di luar Provinsi NTT.

Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 10 Juta  per keluarga, yang diberikan melalui bantuan langsung sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut. Jika kepala keluarga penerima bantuan kompensasi meninggal dunia, menurut Perpres ini, kompensasi dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kompensasi dilakukan dengan pendekatan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang menitik-beratkan pada cash transfer. Pelaksana program ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

Demikian dungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Masmun Yan Mangesa, saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait progres pelaksanaan Perpres Nomor 25 Tahun 2016. “Rakor ini diadakan untuk membahas progres pelaksanaan Perpres No. 25 Tahun 2016 yang telah berakhir pada 25 November 2016, lalu” jelas Yan, saat membuka rakor di ruang rapat lantai 3 Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/02).

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, pemberian kompensasi hingga kini telah terealisasi sebesar 87,34 persen dari total sasaran penerima kompensasi sebanyak 32.175 KK. Sedangkan 12,66 persen sisanya belum menerima, karena adanya beberapa kendala seperti tidak aktifnya akun ataupun penerima yang sudah terdaftar dan tidak dapat ditemukan keberadaannya karena perubahan data alamat dan sebagainya.

Sedangkan berdasarkan data  Kemendagri, hingga 25 November 2016 lalu, dari 23.645 KK yang sudah masuk, baru 9.597 KK yang telah diverifikasi. Data yang belum terverifikasi sebanyak 14.048 KK ditambah data yang terhimpun di luar tanggal 25 November 2016 sebanyak 1.792 KK, serta data dari BPKP yang belum tercover sebanyak 2.797 KK. Sehingga seluruh total data tambahan yang belum tercover dalam penerima bantuan kompensasi eks Timtim sebanyak 18.673 KK.

Berakhirnya batas waktu pelaksanaan Perpres No. 25/2016 dan masih banyaknya jumlah penerima yang belum tercover ini tentu akan menimbulkan sejumlah masalah baru. Untuk itu, pada kesempatan ini, ia meminta peserta yang hadir untuk memberikan masukan dan pendapatnya terkait progress pelaksanaan program tersebut. “Masukan dan pendapat dari masing-masing peserta rakor pada hari ini diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan baru atas masalah yang terjadi  dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang ada,” harapnya.

Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Istimewa

Komentar