Dahlan Abu Bakar (1): Penyebar Berita Hoax Bukan Wartawan Yang Faham Kode Etik

151
JUMAT 10 FEBRUARI 2017
MAKASSAR—Kebijakan atau langkah verifikasi media yang dilakukan oleh Dewan Pers sepertinya ditujukan kepada media cetak.  Kalau maksudnya untuk menangkal berita hoax, tidak akan bisa meminimalisir karena yang menyebarkan berita hoax itu adalah media online abal-abal. Media seperti ini  tidak tersentuh oleh kode etik jurnallistik  yang menjadi kitab suci wartawan.
M.Dahlan Abubakar. 
“Yang sebenarnya membuat berita hoax ini bukan wartawan yang benar-benar memahami kode etik pers karena mereka bisa berpikir bermain di dunia maya yang tidak semerta-merta dapat diketahui kecuali dengan bantuan alat khusus. Dia bisa menggunakan nama samaran.  Repotnya mereka yang bermain di pemberitaan hoax ini tidak jelas alamatnya,” ungkap Staf Pengajar Universitas Hasanudin, Makassar, Muhammad Dahlan Abubakar.
Kamis 9 Februari 2017 lalu, mantan Wartawan Harian Pedoman Rakyat ini ditemui Nurul Rahmatun Ummah dari Cendana News untuk sebuah wawancara dalam rangka Hari Pers Nasional.  Berikut petikannya dengan pria kelahiran  Bima 12 Januari 1952 ini dan  juga alumni Fakulas Sastra Universitas Hasanuddin ini. 
Setiap 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional.  Tanggal itu berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Anda melihat perkembangan pers nasional saat ini?
Peringatan pers setiap tahun selalu berubah tema dan juga berubah isu yang dihadapi. Tahun kemarin isunya meningkatkan sumber daya wartawan dalam mengantisipasi  perkembangan regional, global dan sebagainya.  Sekarang ini  isunya sudah bergeser. Saat ini isunya  bagaimana pers itu menghadapi berita hoax.  Kemudian Dewan Pers buru-buru melakukan sertifikasi dan verifikasi terhadap media massa. 
Sebetulnya hoax itu dapat dilihat dari dua sisi.  Pertama dari pirantinya dan yang  kedua dari kontennya. Ketika kita melihat dari sisi pirantinya itu merupakan tugas dari Kementerian  Kominfo sementara kontennya bagian pekerjaan dari dewan pers. Untuk mengantisipasi perlu kerja sama. Kemudian sertifikasi yang diadakan dewan pers.  Saya tidak mengatakan itu pesimis” tapi juga tidak mengurangi atau meminimilasi munculnya hoax.
Mengapa?
Yang diverifikasi kebanyakan media massa cetak. Sedangkan yang mengedarkan hoax merupakan media pers online yang abal-abal yang tidak terpengaruh dan tidak tersentuh oleh kode etik jurnallistik sebagaimana yang menjadi kitab suci wartawan. Jadi akan kembali kepada person-person yang mengatas namakan dirinya wartawan. Demikian juga dengan media sosial. Diperlukan pijakan moral dan etika di dalam pemanfaatan media sosial. Karena kalau tidak, orang akan mudah mau menulis apa saja sekarang ini orang mudah melakukan itu.  Dan dia juga dengan mudah dan sekejab menyebar dan tidak terkedali karena proses yang mudah. 
Media sosial juga ya? Karena sudah ada pergeseran? 
Media sosial tergantung oleh akses tidak seperti media lain, media sosial mudah untuk diakses dan juga tidak memerlukan biaya tambahan untuk itu. Kebanyakan anak muda lebih memilih berita di media sosial dibandingkan membaca media cetak. Berita yang paling banyak di media sosial itulah yang mereka hafal, kadang-kadang ada berita ini atau itu dikopas berkali-kali dipindah kesan di pindah kesini dan membuat capek.  Jadi ini yang sebenarnya saya anggap sangat berbahaya dalam sebagai refleksi hari pers nasional 2017.  Karena yang sebenarnya membuat berita hoax ini bukan wartawan yang benar-benar memahami kode etik pers.  Mereka bisa berpikir  mainnya di dunia maya yang tidak semerta-merta dapat di ketahui kecuali dengan bantuan alat khusus. Dia bisa menggunakan nama samaran repotnya mereka yang bermain  pemberitaan hoax ini media yang  tidak jelas alamatnya.
Bagaimana Anda melihat Berita Hoax? Bagaimana menyangkalnya?
Berita hoax itu berita bohong cara untuk mengenalinya cari siapa narasumbernya dulu kalaupun ada sumbernya harus ada konfirmasi dari narasumber. Kapan dia di hubungi dimana dia di hubungi ini penting kalau tidak itu ndak usah dipercaya
Bukankah media sosial  ini sebetulnya lebih berbahaya mengingat isu SARA justru bisa dimainkan di media sosial tanpa bisa dikontrol?
Dulu media masa sangat tabu dengan isu SARA sedangkan sekarang mulai disentuh-sentuh sedikit bisa dilihat itu menjadi marak. Sebenarnya bukan karena medianya tapi karena masyarakat sulit membedakan antara media dan urusan dunia, urusan politik itu urusan dunia. Tapi dibawa ke agama akhirnya kita kembali pada politik itu menghalalkan segala cara. Jadi mau SARA mau iri orang tersebut akan tetap disikat saja. 
Menurut saya seorang jurnalis harus arif dia bisa membedakan antara isu SARA atau tidak dan jangan mencapur adukan masalah politik dan keagamaan. Karena hal ini  tidak akan bertemu. Hal  ini kalau kita munculkan akan menimbulkan masalah integrasi bangsa dan bisa menjadi ancaman yang sangat bahaya. (Bersambung)
Jurnalis: Nurul Rahmatun Ummah/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Nurul Rahmatun Ummah
Baca Juga
Lihat juga...