Dampak JTTS, Warga Penengahan Tak Lagi ke Sawah

331
JUMAT, 17 FEBRUARI 2017

LAMPUNG — Perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Bakauheni-Terbanggibesar yang sebagian lahan sudah dibebaskan telah memberi dampak bagi beberapa sektor. Beberapa sektor yang terpengaruh tersebut di antaranya sektor pertanian, alih fungsi lahan, perekonomian serta kebutuhan akan tenaga kerja dalam proses pembangunan perumahan.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Syahrial Reza Pahlevi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menangani penyediaan lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung Selatan. Proses pengalihan fungsi lahan di antaranya lahan produktif pertanian, lahan perumahan serta lahan perkebunan diakuinya memberi pengaruh yang cukup terlihat di masyarakat.

Syahrial Reza Pahlevi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Khusus di wilayah Kecamatan Penengahan yang berada di beberapa desa, diakuinya beberapa bidang yang terimbas JTTS merupakan lahan produktif pertanian. Namun ia memastikan dengan perolehan uang ganti rugi lahan tol yang dibeli oleh tim penyediaan lahan dengan harga pasaran akan bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk membeli lahan baru dan melakukan usaha lain di sektor pertanian maupun perkebunan. Syahrial Reza Pahlevi bahkan mengungkapkan, proses pemberian uang ganti rugi kepada masyarakat bisa digunakan untuk membeli lahan yang terkena dampak tol sehingga tidak menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

“Sebagian lahan masyarakat yang terimbas lahan tol memang tidak bisa lagi dimanfaatkan namun masyarakat yang terimbas juga menerima uang ganti rugi lahan untuk bisa dibelikan lahan baru dan juga membuat bangunan baru,” terang Syahrial Reza Pahlevi, saat ditemui di sela-sela proses pemberian uang ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera di Balai Desa Kuripan Kecamatan Penengahan, Jumat (17/2/2017).

Syahrial menegaskan, secara umum masyarakat menerima uang lebih besar daripada harga nilai jual objek pajak (NJOB) yang ada di wilayah Kecamatan Penengahan yang rata-rata senilai Rp 3.000 per meter. Sementara dalam proses penilaian dan pembelian oleh tim JTTS lahan yang dibeli rata-rata berkisar Rp 80 ribu per meter serta beberapa tanam tumbuh dibeli dengan memperhitungkan jenis tanaman baik tanaman produktif maupun berbagai tanaman yang masa panennya telah diperhitungkan. Beberapa solusi terkait keberatan warga yang menolak, menyanggah terkait luasan lahan, bangunan pun, ungkap Syahrial Reza Pahlevi, telah diberi kesempatan untuk proses penyanggahan. Namun khusus untuk harga yang telah ditetapkan bagi yang keberatan bisa mengajukan ke pengadilan.

Meski demikian secara umum sebagian besar masyarakat di wilayah yang terdampak Jalan Tol Trans Sumatera tidak melakukan proses penyanggahan besaran harga. Hingga kini dari titik nol JTTS mulai dari STA 00 Kecamatan Bakauheni hingga Kecamatan Penengahan di STA 20, menurut Syahrial, tim pembebasan lahan tol belum menemui beberapa kendala terkait besaran uang ganti rugi lahan tol tersebut. Meski demikian di beberapa titik di antaranya wilayah Desa Sukabaru yang berada di wilayah tanah milik Kementerian Kehutanan sudah dibebaskan dan akan dilakukan proses tukar guling dengan menyediakan tanah lain. Sementara di wilayah Desa Penengahan, warga yang tinggal di kawasan tanah kehutanan dan belum memperoleh uang ganti rugi masih dalam tahap penyelesaian.

Proses pencairan uang ganti rugi lahan JTTS di Desa Kuripan pada Jumat (17/2/2017) diakui Syahrial Reza Pahlevi hingga saat ini diberikan kepada sebanyak 71 warga atau kepala keluarga pemilik sebanyak 83 bidang lahan. Sebanyak 83 bidang lahan tersebut meliputi areal lahan pertanian, perkebunan, lahan perumahan dengan nilai yang dibayarkan panitia pembebasan lahan JTTS kepada sebanyak 71 warga tersebut mencapai Rp 26 miliar dan akan dicairkan melalui salah satu bank yang ditunjuk pemerintah.

Pasca Pencairan Lahan JTTS Pengaruhi Beberapa Sektor
Meski memperoleh uang pencairan ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS), Camat Kecamatan Penengahan, Lukman Hakim, mengungkapkan, berdasarkan data khusus untuk wilayah Kecamatan Penengahan lahan yang terimbas proyek JTTS khusus untuk lahan pertanian baik sawah, perkebunan serta lahan produktif mencapai ratusan hektar. Terakhir di wilayah Desa Kuripan, Desa Pasuruan, lahan sawah yang tidak tergarap pasca menunggu uang penggantian rugi lahan tol tersebut mencapai puluhan hektar. Sebagian warga mengaku tidak lagi bisa menggarap lahan sawah akibat proses pencairan segera dilakukan sementara warga tidak memiliki sawah lain.

Pekerja borongan pengerjaan rumah warga yang terimbas JTTS.

“Kalau proses pencairan sejak empat bulan lalu dilakukan tentunya warga sudah bisa mencari lahan baru dari uang pencairan tol, tapi ini lahan sudah tak bisa digarap sementara uang ganti rugi lahan tol belum diperoleh,” ungkap Lukman Hakim.

Dampaknya, menurut Lukman Hakim, banyak warganya yang kini tidak memiliki pekerjaan setelah sebelumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Sementara bagi pemilik lahan yang mempunyai cukup lahan dan uang, meski tanahnya telah terimbas proyek JTTS, bisa membeli lahan di tempat di lokasi lain untuk berusaha. Meskipun ada lahan milik warga lain, sebagian pemilik lahan juga telah mulai menaikkan harga tanah yang dimilikinya dari semula hanya maksimal mencapai Rp 100 ribu per meter pasca proyek JTTS harga tanah melambung menjadi Rp 330-450 ribu per meter tergantung lokasi tanah.

Pemilik lahan sawah, Anton (34) yang mengaku punya lahan sawah seluas 1000 meter persegi dan terimbas proyek JTTS sudah tak bisa membeli lahan sawah di wilayah tersebut karena banyak warga yang tidak menjual lahan persawahan. Sebagai langkah antisipasi ia bahkan mengaku terpaksa akan menggarap sawah milik warga lain dengan sistem kontrak karena dirinya tidak lagi memiliki lahan garapan sawah.

“Sejak ada proyek tol harga tanah melambung dan tidak banyak orang mau menjual sawahnya, kalaupun ada harganya bisa naik tiga kali lipat dari harga sebelum ada proyek tol,” ungkap Anton.

Selain berimbas bagi sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian bagi petani terimbas Jalan Tol Trans Sumatera, dampak lain juga dialami warga yang rumahnya tergusur akibat tol. Sebagian warga yang kini terpaksa pindah dan membangun rumah baru harus menghadapi dilema semakin sulitnya mencari tenaga kerja, bahan baku untuk membuat bangunan baru. Purwanto (35) yang memiliki rumah terdampak JTTS mengaku harga-harga bahan bangunan telah naik sekitar 20 persen dibandingkan sebelumnya mulai dari material pasir, batu bata, semen, besi serta kebutuhan bangunan lain.

Ia bahkan mengaku saat ini para pemborong pembuatan rumah mematok harga yang cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain permintaan tenaga kerja yang cukup banyak, pilihan pekerjaan di lokasi lain membuat para pemborong mematok harga cukup tinggi untuk proses pembangunan rumah dari mulai pemasangan pondasi rumah hingga proses penyelesaian pemasangan genteng rumah. Di wilayah Kecamatan Penengahan khususnya yang dilalui tol, Purwanto mengaku biaya pembuatan rumah secara borongan awalnya hanya mencapai Rp 15-18 juta hingga selesai, namun saat ini sudah mencapai Rp 30-35 juta.

“Bukan karena upahnya yang mahal namun saat ini kebutuhan akan tenaga kerja cukup tinggi, jadi siapa yang berani membayar mahal itulah yang akan dikerjakan dan tawaran sangat banyak berpengaruh pada tingginya borongan rumah,” ungkap Purwanto.

Lahan sawah yang terancam terimbas JTTS.

Pengaruh pada sektor pertanian dengan berkurangnya lahan pertanian, tenaga kerja yang sulit diperoleh untuk pembangunan rumah pasca banyak warga memperoleh uang ganti rugi lahan tol juga berpengaruh pada tingkat kehidupan masyarakat. Sebagian warga yang telah memperoleh uang ganti rugi lahan tol selain memperbaiki rumah sebagian mulai melakukan pembelian barang-barang pendukung kebutuhan. Di antaranya mobil, kendaraan bermotor serta sebagian mendirikan bangunan baru.

Jurnalis: Henk Widi / Editor: Satmoko / Foto; Henk Widi

Baca Juga
Lihat juga...