banner lebaran

Demokrasi Pancasila Tepat Sesuai Kondisi Bangsa Saat Ini

822

SELASA, 14 FEBRUARI 2017
 
JAKARTA — Proses demokrasi yang baik akan dapat menjadi wahana rekruitmen kepemimpinan yang benar-benar berjuang untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Namun, saat ini demokrasi liberalisme dan politik dinasti telah mewarnai sebagian besar partai politik Indonesia.

Suasana Dies Natalis HMI ke-70.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mulyadi Tamsir, dalam malam puncak Dies Natalis HMI yang ke-70 di Gedung Smesco Convention Hall, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, (13/2/2017).

Mulyadi menilai, kondisi bangsa dengan adanya demokrasi liberal tersebut, tentu akan merugikan rakyat Indonesia. Proses demokrasi biaya tinggi, tapi tak menghasilkan pemimpin dari parpol yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

“Jadi, demokrasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa kita adalah Demokrasi Pancasila, sebab Pancasila digali dari bumi persada Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, Demokrasi Pancasila tersebut, sudah sesuai dengan mekanisme kedaulatan yang ada di tangan rakyat dan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Dia menjelaskan, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Bahkan mengandung unsur berkesadaran, religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur serta berkesinambungan. Sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Jadi, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Keuniversalan cita-cita demokrasi, jelas dia, dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas di negeri ini.

Dikatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat, pengambilan keputusan juga harus melalui musyawarah untuk mufakat, tidak kenal adanya partai pemerintah dan partai oposisi. Ada kewajiban menghargai hak asasi manusia. Tidak kenal adanya sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Begitu pun kebijakan kebijakan pemerintah mesti dijalankan sesuai konstitusi.

Mulyadi, melanjutkan, dengan melihat fakta dan kondisi bangsa saat ini, kita dipaksa untuk menggunakan ideologi, paham dan cara-cara yang bukan bersumber dari Pancasila.

“Maka saatnya kita terapkan sistem demokrasi Pancasila, guna untuk memajukan bangsa yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.