Difabel Harus Merdeka Ketika Pilkada

208

KAMIS, 16 FEBRUARI 2017

MARABAHAN — Nurhasanah tergopoh-gopoh membopong Salamah ketika turun dari motor matic. Tangan kiri Nurhasanah lekas menopang bagian bawah paha dengan tangan kanan mengapit erat punggung Salamah. Kedua bersaudara itu melangkah masuk ke Tempat Pemungutan Suara 1, Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. 

Salamah dibopong Nurhasanah ketika mencoblos di TPS 1 Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana.

Salamah, wanita sepuh berusia 54 tahun itu, lahir tanpa kedua kaki. Ia pun mesti dibopong masuk ke TPS setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara alpa menyiapkan fasilitas kursi roda. Seraya masih dibopong di hadapan panitia TPS, Salamah menyodorkan surat undangan untuk ditukar surat suara bergambar tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Kuala.

Beres menggenggam surat suara, Salamah dan Nurhasanah menuju bilik suara. Salamah duduk di kursi yang disiapkan panitia. Persoalan muncul kembali di balik bilik, Salamah bingung menentukan pilihan karena kesulitan melihat gambar paslon.

Maklum, ia juga menderita gangguan panca indera. Nurhasanah menuntun membacakan setiap nama pasangan calon yang tertulis di atas kertas suara. Salamah lantas mencoblos satu dari tiga pasangan calon pemimpin daerah itu.

“Saya enggak kenal siapa saja yang mau dicoblos. Pokoknya saya coblos,” ujar Salamah setelah keluar dari TPS 1 pada Rabu (15/2/2017). 

Ada pun di TPS 1 Desa Panca Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Paeran mesti menuntun istrinya, Kasiani, yang menderita kebutaan ketika hendak mencoblos ke bilik suara. Sebelum beringsut ke TPS, Kasiani juga kebingunan menentukan siapa paslon yang bakal dicoblos. “Saya enggak tahu siapa saja calonnya,” ujar wanita berusia 30 tahun itu.

Setiba di TPS, Kasiani antre sejenak sebelum melangkah ke bilik suara. Di bilik suara, dia masih kesulitan mencoblos si paslon pilihan walaupun template surat suara berhuruf braille telah dipegang. “Iki endi sing arep dicoblos? (Ini mana yang mau dicoblos),” tanya Kasiani kepada Paeran sambil meraba-raba template kertas suara itu.

Paeran pun telaten membacakan nama-nama pasangan calon seraya menggenggam tangan kanan Kasiani. Maklum, Kasiani tak pernah sekolah bagaimana mengeja huruf braille karena himpitan ekonomi. Kasiani akhirnya mencoblos satu paslon atas bantuan Paeran.

“Alhamdulillah sudah nyoblos, tapi rahasia,” kata Kasiani sambil kedua tangannya menutup mulut yang tertawa. 

Kasiani mengambil surat suara coblosan Pilkada Barito Kuala 2017 di TPS 1 Desa Panca Karya, Kecamatan Alalak.

Seorang pemilih tuna netra bernama Auni bahkan nyaris gagal mencoblos setelah kesulitan mendatangi TPS 1 di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana. Maklum, dia tidak ada alat transportasi di tengah jauhnya jarak tempuh ke TPS.

Cendana News sempat meminta bantuan panitia TPS 1 agar menjemput pria 65 tahun itu. Setengah jam sebelum pencoblosan ditutup, Auni keturutan menggunakan hak pilih setelah panitia TPS memfasilitasi antarjemput. Panitia TPS memandu Auni mencoblos hingga memasukkan surat suara ke kotak suara.

“Saya mau mencoblos kalau ada yang jemput atau petugasnya datang ke rumah dan coblos di rumah,” ujar Auni seraya leyeh-leyeh di teras rumahnya.

Sosok Kasiani, Auni, dan Salamah merupakan contoh tiga nama dari 251 pemilih difabel yang tercatat resmi di KPUD Barito Kuala pada Pilkada serentak 2017. Mereka terbagi ke dalam tuna daksa 80 jiwa, tuna netra 42 jiwa, tuna rungu/tuna wicara 38 jiwa, tuna grahita 46 orang, dan disabilitas lain 45 jiwa.

Angka itu tak sampai 1 persen dari 218.951 daftar pemilih tetap di Barito Kuala. Kecilnya angka pemilih difabel agaknya membuat pasangan calon enggan melirik kelompok minoritas ini. Walhasil, pemilih seperti Salamah, Auni, dan Kasiani buta informasi perihal sosok paslon berikut program politik kandidat di Pilkada Barito Kuala.

Mereka masih kebingungan mencoblos kendati telah masuk bilik suara. “Enggak ada yang datangi ke rumah,” ujar Salamah. Sementara Kasiani cuma mengenal sepenggal nama salah satu calon wakil bupati. “Yang namanya Wandi, Wandi itu,” ujar Kasiani merujuk sosok Suwandi.

Pemilihan Kepala Daerah Barito Kuala pada 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terdiri atas: Noormiliyani A.S-Rahmadian Noor, Bahrian Noor-Suwandi, dan Hasan Ismail-Fahrin Nizar.

Rahmadian Noor mengakui, melewatkan pemilih disabilitas ketika masa kampanye. Dua Noor, sebutan paslon Noormiliyani A.S-Rahmadian Noor, hanya berfokus menggarap suara pemilih potensial dengan menawarkan isu-isu pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, perikanan, dan perkebunan setiap kali tampil di depan massa.

Paeran membantu Kasiani mencoblos paslon di bilik suara TPS 1 Desa Panca Karya.

“Kami memang tidak menyentuh pemilih difabel karena fokus ke massa besar saja,” ujar bekas anggota Komisi C DPRD Barito Kuala tersebut. 

Pemikiran Rahmadian Noor dikritik oleh Pakar Politik Universitas Lambung Mangkurat, Ghazali Rahman. Ghazali tak menampik para kandidat cenderung melupakan pemilih difabel karena bukan potensi lumbung suara. Pola demikian membuat mesin politik kandidat meminggirkan isu difabel di tengah gebyar kampanye.

Padahal, kata dia, UUD mengamanatkan difabel punya hak yang sama menyuarakan kepentingan dan menerima informasi. “Jangan menghitung kuantitas suara saja,” katanya.
          
“Kita jangan menganggap jumlah mereka kecil, tapi kebutuhan mereka besar. Siapapun yang terpilih, tentu harus memperhatikan difabel. Kalau enggak ada dukungan ke difabel, mereka pasti mempertanyakan ke mana pemerintah?” demikian Ghazali mengingatkan.

Mengutip visi dan misi dua paslon lain: Bahrian Noor-Suwandi dan Hasan Ismail-Fahrin Nizar, sejatinya juga belum mengangkat hak-hak kelompok difabel. Mereka menawarkan isu secara umum, seperti kesejahteraan, kesehatan, birokrasi bersih, dan aneka layanan publik, tapi belum menyentuh kelompok difabel secara khusus.

“Menjalankan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, berkeadilan, dan melayani secara cepat kesehatan masyarakat dengan infrastruktur dan SDM kesehatan berkualitas,” demikian petikan poin keempat misi paslon Hasan Ismail-Fahrin Nizar.

Selain sikap acuh kandidat, potret apatis terhadap pemilih difabel muncul dari Mahdiana, Sekretaris Desa Pantai Hambawang. Ia menolak menyiapkan kursi roda bagi difabel di TPS setempat karena ketiadaan anggaran. Mahdiana berasumsi pihak kelurga yang semestinya bertanggung jawab menuntun pemilih difabel saat menggunakan hak pilih ke TPS.

“Nenek Salamah biasanya dibantu keluarganya. Kami enggak ada perlakuan khusus kepada difabel,” kata Mahdiana. Seorang Panitia Pengawas Lapangan di TPS 1, Rustamsi justru berharap panitia TPS menyiapkan aksesibilitas pemilih difabel. “Harusnya ada kursi roda,” Rustamsi menambahkan.

Ketua Panitia Pemilih Kecamatan Mandastana, Ridwansyah, sepakat atas argumentasi Mahdiana karena kecilnya jumlah pemilih difabel. Di Kecamatan Mandastana, sedikitnya ada 39 pemilih difabel dari 11.443 jiwa suara pemilih. Kalaupun mesti menyiapkan alat bantu, kata Ridwansyah, itu pun khusus pemilih tuna netra berupa template surat suara berhuruf braille.

Di luar pemilih tuna netra, ia berujar, ”Enggak bisa membayangkan. Selama ini orang difabel rata-rata enggak milih.” Ridwansyah melarang panitia TPS mendatangi rumah pemilih difabel karena bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada.

“Kecuali kotak suara dibawa ke rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang sudah ditunjuk. Pemilih yang sakit wajib mengisi formulir A5 atau pindah pilih,” dia menambahkan.

Adapun Ketua KPUD Barito Kuala, Nanang Kaderi, mengatakan, perlakuan terhadap difabel mengacu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut dia, kedua beleid itu secara umum mengamanatkan ada kemudahan akses bagi difabel di TPS. 

Namun KPPS tidak ada keharusan menyiapkan kursi roda di TPS. Hanya, dia melanjutkan, penyelenggara sebaiknya menyiapkan TPS ramah difabel dan pendamping kalau ditemukan pemilih disabilitas.

“Itu (coblosan) hak warga negara sesuai UUD, termasuk difabel. Aturan yang baku untuk mereka (pemilih difabel) enggak ada juga, tapi kami tetap memfasilitasi difabel,” kata Nanang. Itu sebabnya, dia meminta perangkat penyelenggara memprioritaskan layanan kaum difabel dan menyiapkan TPS ramah difabel ketika mereka tiba di TPS.

Selain template kertas suara braille, Nanang tidak secara khusus menyediakan fasilitas kursi roda bagi penyandang tuna daksa. Sebab, KPUD kesulitan anggaran buat menyiapkan kursi roda. “Pemilih difabel tidak signifikan. Tapi kami minta petugas tetap membantu pemilih difabel di TPS,” ujar Nanang. 

Ghazali Rahman menambahkan, penyelenggara pilkada dan partai politik punya kewajiban memastikan difabel menggunakan hak pilihnya. Selain itu, menurut dia, sebaran data pemilih difabel mesti akurat sebagai pijakan layanan terhadap difabel.

Ghazali mendorong seluruh elemen seperti pemerintah, penyelenggara pilkada, pers, partai politik, dan perguruan tinggi ikut berperan memastikan difabel mendapat kesetaraan akses yang sama.

Menurut dia, ketidaktahuan Kasiani, Auni, dan Salamah terhadap para paslon mengindikasikan sosialisasi pilkada belum menyentuh difabel. “Ini indikator seberapa besar kepedulian penyelenggara dan kandidat terhadap kelompok minoritas. Saya khawatir ke depan seperti itu lagi adanya,” kata Ghazali.

Salamah, Kasiani, dan Auni toh tidak muluk-muluk atas kriteria ideal seorang pemimpin daerah. Mereka cuma berharap pemimpin terpilih memperhatikan kesejahteraan difabel yang mayoritas pengangguran dan buruh tani di pelosok desa. “Saya ingin pemimpin yang terpilih orangnya baik dan membantu kami,” pinta Salamah yang kebutuhan hidupnya mesti ditanggung sanak keluarga.

Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi

Baca Juga
Lihat juga...