banner lebaran

Gubernur NTB Ajak Pengusaha dan Pejabat Ikut Program Tax Amnesty

76

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017

MATARAM — Untuk mendukung dan mendorong program pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pejabat, ASN Pemprov NTB termasuk pengusahan diminta ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Gubernur NTB bersalaman dengan Kepala Bidang Kanwil Pajak NTB, Ketut Suardana, usai mengikuti program pengampunan pajak.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Zainul Majdi, saat menggunakan haknya sebagai wajib pajak dengan mengikuti program pengampunan pajak di kantor Gubernur NTB, Kamis (9/2/2017).

“Mensukseskan program pengampunan pajak, berarti turut mensukseskan program pembangunan ekonomi nasional,” terang Majdi.

Dikatakan, dengan mengikuti program pengampunan pajak, para pejabat dan pelaku usaha bisa menghindari pengenaan sanksi pajak di kemudian hari.

Dalam kesempatan tersebut, Majdi juga menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) serta membayar uang tebusan tambahan langsung melalui Kepala Bidang Kanwil Pajak NTB, Ketut Suardana, yang berkunjung ke ruang kerjanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kanwil Pajak NTB, Ketut Suardana juga meminta kepada masyarakat, pengusaha dan pejabat publik yang belum melaporkan harta dan kekayaannya diimbau untuk segera melapor melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) atau SPT tahunan.

“Masih ada batas waktu  beberapa bulan ke depan, untuk itu kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pejabat ASN silakan manfaatkan kesempatan yang ada,” katanya.

Untuk diketahui, lanjut Suardana, tahun ini merupakan periode ketiga pelaksanaan program tax amnesty. Periode ini akan berakhir dalam kurun waktu dua bulan ke depan, tepatnya 31 Maret 2017.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.