Hari Pers Nasional, Sikap Dewan Pers Justru Dipertanyakan

116

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Pakar Komunikasi dan Pengamat Media, Dr. Lukas S Ispandriarno MA, menilai, langkah dewan pers dalam mengumumkan sejumlah media terkait proses verifikasi beberapa waktu belakangan sebagai sebuah langkah yang terburu-buru. Selain dianggap terlalu cepat, langkah tersebut juga dinilai akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Hal itu bahkan dinilai sebagai sebuah blunder yang dianggap merugikan dewan pers sendiri.

Dr. Lukas S Ispandriarno, MA.

Bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari ini, Dewan Pers dikabarkan akan mengumumkan sejumlah media yang dianggap lolos proses verifikasi tahap awal. Saat ini baru ada 77 media yang telah terverifikasi. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses pendataan perusahaan pers sesuai UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Sementara masih banyak media yang belum diverifikasi karena masih dalam proses.

“Saya kira itu agak terlalu cepat mengeluarkan, karena kan belum selesai. Sehingga justru menimbulkan kebingungan. Apalagi banyak media yang belum diverifikasi,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta itu, Kamis (09/02/2017).

Lukas menyebut, langkah Dewan Pers tersebut justru akan memimbulkan pertanyaan dan memunculkan sejumlah spekulasi. Ia sendiri mempertanyakan ukuran yang dipakai dewan pers dalam melakukan proses verifikasi pada perusahaan pers sebagaimana dilakukan beberapa waktu belakangan.

“Yang jadi pertanyaan ukurannya apa. Kriterianya apa. Mestinya butuh studi. Mungkin saat ini yang dilihat baru pada organisasinya. Padahal, menurut saya, konten itu yang justru paling penting. Apakah memenuhi kaidah jurnalistik atau tidak. Apakah untuk kepentingan publik atau tidak,” ujarnya.

Akibat ketidakjelasan kriteria dalam proses verifikasi media yang dilakukan dewan pers itu, Lukas juga menyebut, bukan tidak mungkin akan muncul spekulasi yang menganggap dewan pers justru membatasi kebebasan pers dengan melakukan kontrol. Padahal, fungsi utama dewan pers, semestinya adalah untuk menjamin kebebasan pers itu sendiri.

“Karena kriteria tidak jelas, maka akan menimbulkan dugaan-dugaan. Apakah ini membela pemerintah. Kan mestinya tidak boleh. Dalam negara demokrasi pers kan dijamin. Bebas. Bahkan tidak boleh ada sensor. Sementara, ini bisa dianggap sensor,” katanya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto: Jatmika H Kusmargana

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.