KPK Jadwalkan Pemeriksaan Wali Kota Madiun Bambang Irianto

128

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017

JAKARTA — Hari ini, Kamis (9/2/2017) penyidik KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan dan meminta keterangan Bambang Irianto, Wali Kota Madiun. Bambang Irianto sebelumnya telah ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan suap pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM), Jawa Timur.

Tersangka Bambang Irianto (rompi oranye) saat memasuki Gedung KPK.

Berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari Gedung Baru KPK Jakarta, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, tersangka Bambang Irianto terlihat turun dari mobil tahanan dan langsung bergegas masuk ke dalam Gedung Baru KPK Jakarta pada sekitar pukul 13.45 WIB.

Bambang Irianto terlihat mengenakan rompi tahanan khas KPK yaitu warna oranye dan mengenakan celana panjang warna krem. Bambang Irianto memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan dari para awak media yang memang biasa melakukan peliputan di Gedung KPK Jakarta.

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK mengatakan, tersangka Bambang Irianto dijadwalkan akan kembali menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangannya dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan proyek Pasar Besar Madiun (PBM).

Sebelumya diberitakan, petugas KPK telah menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM). Petugas KPK sempat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kota Madiun dan di Penjaringan, Jakarta Utara.

Bambang Irianto sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai Wali Kota Madiun selama 2 periode, yaitu sejak 2009 hingga 2014, kemudian Bambang Irianto terpilih kembali menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2014 hingga 2019 mendatang.

“Penyidik KPK menduga bahwa yang Bambang Irianto terlibat dalam kasus Tipikor, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam sebuah kongsi atau kerjasama terkait dengan pemborongan proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM),” kata Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Kamis siang (9/2/2017).

Padahal sebagai pejabat Wali Kota, seharusnya Bambang Irianto ikut mengawasi jalannya pelaksanaan proyek pembangunan PBM, bukan malah ikut tender atau ikut serta memborong material bangunan PBM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta.

Proyek pembangunan PBM yang terletak di Jalan Panglima Besar Jendral Sudirman, Kecamatan Taman Kota Madiun tersebut belakangan diketahui menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun sebesar 76,5 miliar rupiah.

Jurnalis: Eko Sulestyono / Editor: Satmoko / Foto: Eko Sulestyono

Lihat juga...

Isi komentar yuk