Laju Cepat Alih Fungsi Lahan Basah di Kalimantan

KAMIS, 2 FEBRUARI 2017

BANJARMASIN — Parlinggoman Simanungkalit tak bosan-bosan mengingatkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi sebelum memberikan izin alih fungsi lahan rawa gambut atau lahan basah. Dua kali tampil di televisi swasta lokal di Kota Banjarmasin, ia mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya merawat ekosistem rawa gambut. Tapi, kata dia, hanya Kabupaten Barito Kuala dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang merespon ajakan itu. Selebihnya terkesan acuh.

Kepala Balai Rawa, Parlinggoman Simanungkalit.

“Setelah konsultasi dua kali dengan kami, Pemkab Barito Kuala ingin cabut izin yang sudah diterbitkan di atas rawa gambut,” kata Kepala Balai Rawa tersebut ketika ditemui Cendana News, Kamis (2/1/2017).  Ia resah melihat cepatnya alih fungsi lahan rawa gambut di Pulau Kalimantan seakan tak bisa dibendung. “Luasan dan fungsi alamiah rawa gambut setiap tahun terus menyusut,” demikian ia menambahkan.

Menurut dia, perubahan fungsi rawa gambut biasanya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, infrastruktur, dan perumahan. Tapi, Parlinggoman tegas menyatakan perkebunan kelapa sawit memiliki daya rusak paling tinggi terhadap rawa gambut. “Mungkin di lahan-lahan kering sudah habis, lalu ekspansinya ke lahan rawa,” katanya. 

Parlinggoman menyatakan, cepatnya laju alih fungsi rawa gambut merata pada empat provinsi di Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara karena provinsi baru yang belum terpantau. Setiap kabupaten berlomba-lomba menerbitkan izin konsesi bagi perkebunan sawit. Ia menuding pemberian izin makin serampangan dan massif karena koordinatnya hingga masuk ke area lahan gambut setebal 3 meter yang seharusnya daerah konservasi.

“Makanya, kami minta hubungi Balai Rawa sebelum menerbitkan konsesi. Kami enggak minta biaya pungutan kok, kami pakai biaya sendiri untuk survei lapangan. Kami ingin memberikan semacam pandangan agar tidak salah,” ujar Parlinggoman.

Geram atas fenomena itu, Parlinggoman pun sepakat atas keputusan moratorium izin baru perkebunan sawit demi menyelamatkan ekosistem rawa gambut. Menurut dia, Balai Rawa juga bertugas melakukan konservasi rawa gambut lewat serangkaian riset. Riset terbarunya perihal sistem audit pemanfaatan lahan rawa untuk memastikan fungsi rawa gambut tidak berubah walaupun sudah bersalin jadi perkebunan, hutan tanaman industri atau lahan pertanian.

“Tahun 2016 lalu bikin sistem itu. Kemudian kami uji coba pintu air dan canal blocking untuk konservasi rawa gambut di Sungai Ahas, Kabupaten Kapuas. Risetnya tahun 2011, tapi pembangunan fisiknya mulai tahun 2014,” ujar dia. Blok kanal bertujuan menaikkan muka air tanah sekaligus merestorasi lahan rawa yang mulai kritis.

Di Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengaplikasikan pola serupa untuk merestorasi lahan gambut akibat kebakaran hebat tahun 2015 lalu. Ia khawatir jika kerusakan area tangkapan air itu tidak segera dikonservasi bakal menimbulkan malapetaka lingkungan.

Belakangam, banjir kerap menggenangi sebagian kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akibat kerusakan fungsi rawa gambut. Sebab, kata Parlinggoman, rawa gambut ibarat sebuah mangkuk yang berfungsi menampung air. Karakter tanah gambut yang memiliki pori-pori 60-80 persen cukup andal menyerap dan menyimpan air.

Persoalannya, kata dia, aliran air akan terus mencari tempat baru ketika pori-pori gambut tadi menyusut setelah alih fungsi lahan. “Siklus air enggak berubah, rawa itulah tempatnya. Kalau mangkuk tadi diambil, suatu saat air tetap mengalir ke sana. Air pasti mencari tempat baru, mengalir ke palung sungai. Kalau sungai sudah enggak menampung lagi, terjadilah banjir,” ia mengingatkan.

Balai Rawa mencatat lahan rawa gambut di Kalimantan seluas 10 juta hektare. Hingga 2016, Parlinggoman menaksir lahan rawa yang telah beralih fungsi seluas 2 juta hektare.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, memperkuat argumentasi Parlinggoman. Kisworo, menyatakan, ada 43 persen atau 430 ribu dari 1 juta hektare rawa gabut di Kalimantan Selatan telah bersalin jadi hamparan perkebunan sawit.

Ada pun perkebunan sawit di Kalimantan Selatan tercatat seluas 618 ribu hektare. “Sebanyak 43 persen perizinan itu membebani ekosistem rawa gambut di lima kabupaten di Kalsel,” ujar Kisworo seperti dikutip dari keterangan resminya.

Padahal, menurut Manajer Data dan Kampanye Walhi Kalimantan Selatan, Rizqi Hidayat, rawa gambut punya keunikan yang menjadi ciri khas sosial budaya di Kalimantan. Menutut Rizqi, masyarakat Banjar mengelola rawa gambut melalui kearifan lokal yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Lahan rawa gambut juga kaya keanekaragaman hayati.

“Bentuk nyata dari keanekaragaman hayati itu tampak di beberapa kawasan, seperti di Paminggir (Kabupaten Hulu Sungai Utara) yang kaya dengan kerbau rawa dan potensi perikanan. Kini, wilayah itu dipenuhi perkebunan sawit,” ujar Rizqi menambahkan.

Walhi bahkan mengklaim 50 persen wilayah hutan Kalimantan Selatan lenyap setelah digantikan pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Dari 3,75 juta hektare luas Kalsel, sebanyak 1,2 juta hektare (33 persen) menjadi lokasi pertambangan batubara dan 618 ribu hektare (17 persen) bersalin jadi perkebunan sawit berskala besar. Kerusakan itu turut menyumbang masalah kabut asap pada tahun 2015. Mengutip data LAPAN dan BNPB, Kisworo menyebut ada seluas 148.194 hektare lahan terbakar di Kalsel. Sebanyak 18.665 hektare lahan yang terbakar itu merupakan lahan gambut.

Sementara pantauan Walhi pada 2015, terdapat 2.418 titik api, 1.830 titik api berada di area rawa gambut. “Sebanyak 771 titik api berada di wilayah izin perusahaan perkebunan,” demikian data yang dirilis Walhi Kalsel.

Walhi menuding beberapa perusahaan perkebunan sawit yang merampas dan merusak rawa gambut tak tersentuh penegakan hukum. Fakta ini membuat Kisworo tegas menyatakan tidak ada iktikad penyelenggara negara menindak korporasi hitam perusak lingkungan. 

“Yang ada justru hanya melakukan pembiaran dan cenderung menutup mata pada kerusakan lingkungan,” ujar Kisworo.

Regulasi turut mendukung laju kerusakan rawa gambut, seperti tertuang dalam RTRWP Kalsel Nomor 9 Tahun 2015 ayat (1) huruf b yang menyatakan 1.255.721 hektare diperuntukkan bagi perkebunan yang tersebar di lima kabupaten. Padahal cakupan kawasan itu tergolong rawa gambut nasional yang rawan kebakaran.

Kisworo mendesak Pemprov Kalsel mengubah model tata kelola pembangunan menjadi lebih pro kepentingan rakyat dan menjaga bentang alam lewat moratorium izin penambangan batubara dan perkebunan sawit.

Buruh perkebunan sawit sedang memanen buah sawit.

“Saatnya pemerintah lokal memahami, kita ini sedang darurat kejahatan korporasi. Negara harusnya membentuk pengadilan lingkungan untuk menjerat para perusak lingkungan,” pungkasnya.

Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi

Komentar