Maksimalkan Pembangunan, Pemerintah Pusat Diminta Buka Kantor Perwakilan di Papua

106

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Untuk mendukung proses percepatan pembangunan di Papua, pemerintah diusulkan membuka kantor perwakilan pemerintah pusat di wilayah Indonesia paling ujung timur itu. Adanya kantor perwakilan tersebut dinilai akan dapat memaksimalkan proses pembangunan, sekaligus menjamin berbagai program pemerintah benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Jaleswari Pramodhawardani.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Sinergi Pusat-Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan di Papua, bertempat di ruang sidang Dekanat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta, Jumat (10/02/2017).

Dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua Gugus Papua UGM, Dr. Bambang Purwoko, MA, tersebut, sejumlah peserta diskusi menilai pentingnya kehadiran pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan di Papua lewat kantor perwakilan khusus. Seperti diungkapkan mahasiswa Sekolah Pascasarjana UGM, Tri Sulistyanto.

Ia menilai, lambannya koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah khususnya di Papua terjadi karena tidak adanya kantor khusus perwakilan pemerintah pusat di daerah.  Padahal, menurut mahasiswa prodi Ketahanan Nasional itu, masyarakat Papua sebenarnya sangat merindukan kehadiran pemerintah pusat di Papua.

“Hal ini terbukti setiap kali ada kunjungan yang dilakukan baik oleh presiden, menteri maupun anggota DPR, selalu disambut antusias oleh masyarakat Papua. Karena itulah adanya kantor perwakilan khusus ini semestinya dapat mendeliver apa yang menjadi persoalan di Papua agar bisa segera diurus oleh pusat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tri juga mengusulkan agar pemerintah pusat juga dapat menunjuk tokoh dari kalangan masyarakat Papua sendiri, untuk berbicara di berbagai forum internasional, sebagai perwakilan Indonesia. Yakni untuk menyampikan informasi yang benar tentang perkembangan kondisi dan situasi Papua saat ini secara lamgsung. Hal itu diperlukan agar dunia percaya, sekaligus tidak ada lagi negara lain yang menggoda Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.

Sementara itu, Deputi Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, mengakui, masih lemahnya koordinasi dan sinergi, koordinasi antara pusat dan daerah, baik antarlembaga maupun kementerian. Meski begitu, ia menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di Papua melalui konsep ekonomi berkeadilan. Baik itu dengan percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penuntasan pelanggaran HAM. 

Ia sendiri mengklaim, selama dua tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dikatakan telah meningkat dari 56.57 di tahun 2014, menjadi 57.25 pada tahun 2015. Selain itu di bidang infrastruktur, pemerintah juga telah membangun jalan baru sepanjang 4.480 kilometer di Papua dan Papua Barat

Sejumlah peserta saat menyampaikan pendapatnya.

“Pemerintah juga telah memberikan sebanyak 325.617 Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta sebanyak 2,836 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada masyarakat Papua. Jumlah pasar yang sebelumnya hanya ada 3 juga telah meningkat menjadi sebanyak 25. Sehingga ada peningkatan jumlah pedagang yang sebelumnya hanya 23 ribu di tahun 2015 meningkat jadi 39 ribu di tahun 2016,” pungkasnya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto:  Jatmika H Kusmargana

Baca Juga
Lihat juga...