Parahnya Banjir di NTB, DPRD Minta Pengelolaan Kawasan Hutan Dievaluasi

88
SELASA, 14 FEBRUARI 2017

MATARAM — Bencana banjir yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 2017, selain telah menimbulkan kerugian material berupa perumahan masyarakat dan jalan raya, juga telah menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi.

Terjadinya bencana banjir di sejumlah daerah NTB, selain disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi yang mengakibatkan terjadinya genangan dan luapan air sungai juga karena kondisi sebagian besar kawasan hutan di NTB telah mengalami kerusakan parah.

“Tahun ini musibah banjir banyak terjadi di NTB, karena kondisi kerusakan sebagian besar hutan kita sangat memprihatinkan, karena itu kita minta supaya pengelolaan kawasan hutan dievaluasi kembali,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi di Mataram, Selasa (14/2/2017).

Menurutnya dengan kondisi kerusakan kawasan hutan yang ada sekarang, Pemda NTB seharusnya mengevaluasi pengelolaan kawasan hutan, terutama yang dilakukan perusahaan.

Dengan peralihan kewenangan terhadap pengelolaan kawasan hutan dari kabupaten, Pemprov NTB seharusnya bisa lebih selektif memberikan izin pengelolaan kawasan hutan terhadap perusahaan.

“Kalau perusahaan bersangkutan melakukan pelanggaran, tidak usah ditolerir, izinnya bisa langsung dicabut atau menjatuhkan sangsi berat atas kesalahan yang dilakukan karena melakukan pengrusakan kawasan hutan,” katanya.

Ditambahkan Hadi, ingat hutan merupakan sumber kehidupan. Tidak saja bagi 4,5 juta masyarakat NTB, tapi juga bagi binatang dan tanaman pertanian dengan ratusan ribu hektare lahan pertanian yang mengandalkan irigasi pengairan dari mata air yang bersumber di kawasan hutan.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.