Pasca Diluncurkan, Pengawasan KITE IKM Harus Diperketat

RABU, 1 FEBRUARI 2017

SOLO — Pasca diluncurkan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM) oleh Presiden Jokowi, pengawasan terhadap layanan baru itu diminta dilaksanakan secara seksama. Pasalnya, seringkali kebijakan baru yang dilakukan pemerintah yang awalnya baik, namun dalam realisasinya masih banyak kesulitan yang ditemukan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikartin.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikartin dalam melihat peluncuran KITE IKM yang dilakukan Presiden Jokowi, beberapa hari lalu, di Boyolali. “Saya dukung program KITE IKM ini, karena memang sangat bermanfaat bagi industri yang bermodal kecil. Tapi yang perlu ditekankan adalah dalam realisasinya bagaimana? Jangan sampai awalnya baik, tapi ke depan justru masih banyak kendala yang dialami IKM,” papar Endang saat ditemui  Cendana News, Rabu (1/2/2017).

Menurut politisi Partai Golkar itu, program KITE IKM akan sangat membantu, khususnya untuk meningkatkan ekspor bagi produk IKM. Sebab, selama ini biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan dari impor memerlukan bea masuk dan pajak yang tinggi. Kendati demikian, Endang meminta agar dalam pelaksanaannya program KITE IKM harus dipantau dengan ketat.

“Kita akan awasi dengan ketat, bagaimana jalannya program ini. Jangan sampai di awal gratis dan tidak ada  pajak, tapi dalam kenyataanya masih dijumpai pungutan-pungutan liar. Ini perlu kerjasama dari IKM agar benar-benar merasakan kemudahan untuk impor dan ekspor,” tekan dia. 

Kerajinan tembaga, salah satu produksi dari Desa Tumang, Cepogo, Boyolali.

Anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah ini tidak ingin dalam pelaksanaannya masih banyak kesulitan yang ditemui IKM. Sebab, jika masih ada pungutan-pungutan liar, harga produk IKM yang akan diekspor masih tinggi. Inilah yang menurutnya, pemerintah harus jeli dalam mengawal program yang baru saja diluncurkan tersebut.

Pihaknya menambahkan, agar program yang diluncurkan ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, harus ada yang bertugas memantau jalannya KITE IKM. Jika tidak, Indonesia dipastikan tidak akan bisa bersaing dengan negara lain yang memiliki produk IKM yang sama.

“Selain pengawasan diperketat, keberadaan suntikan modal juga tak kalah penting. Karena IKM masih mempunyai modal yang terbatas sehingga tidak hanya sekadar perhatian, namun langkah riil untuk mengantarkan IKM bersaing dengan program luar negeri,” pungkasnya.

Jurnalis: Harun Alrosid / Editor: Satmoko / Foto: Harun Alrosid

Lihat juga...