Perempuan Masih Satu Derajat di Bawah Laki-laki

SENIN 6 FEBRUARI 2017

DEPOK—Hingga saat ini belum semua daerah memiliki peraturan tentang pengarusutamaan gender (PUG). Pejabat di daerah kurang memahami dan berkomitmen mengenai PUG dan Perencanaan dan Pengangggaran yang Responsif Gender (PPRG). Demikian ungkap Ibeth Koesrini, pengamat kesetaraan gender dan demokrasi dari Indonesia Budget Center.
Ibeth Koesrini. 
“Belum adanya kesetaraan gender di daerah-daerah, hal ini karena proses pendidikan adil gender belum menjadi komitmen pemerintah dari pusat hingga ke daerah “masih banyak ketimpangan gender di berbagai bidang,” ujar Ibeth ketika dihubungi Cendana News, Senin (6/2,2017).
Di tingkat daerah, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Melihat kenyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki, namun tetap banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan kesetaraan gender ini. 
Bahkan bidang bidang yang vital pun perempuan tidak diberikan kemandirian. Misalnya pada bidang kesehatan , istri yang hamil harus ijin suami untuk periksa. Sementara pada  pendidikan, perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akan berujung di dapur.  Jadi jangan bicara untuk  peran di ruang publik, sebab beban waktu perempuan habis untuk urusan domestik.
“Padahal beban domestik bisa dibagi antara laki-laki dan perempuan. Di bidang pekerjaan pun ada stigmatisasi “pekerjaan” perempuan cenderung di bidang administrasi dan keuangan. Sementara bidang strategis pengambilan keputusan tetap di tangan laki-laki. Ini kan fakta bahwa di daerah-daerah kaum perempuan masih satu derajat di bawah laki-laki,” ungkap alumnus Universitas Sriwijaya ini. 
Lanjutnya hingga saat ini dasar hukum PPRG belum ada instrumen.  Yang digunakan merupakan adaptasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.  Sementara Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi SDM pelaksana PPRG sebagian SKPD masih kurang memadai.
“Selain itu ada keterbatasan atau ketiadaan data terpilah (lekai-laki dan perempuan) menjadi kendala utama dalam analisis gender, karena belum menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam pendataan,” imbuhnya lagi.

Budaya Paternalistik Masih Kuat

Secara keseleuruhan budaya paternalistik masih menjadi hambatan kesetaraan gender, sekalipun bukan hanya di Indonesia. Dunia sejak zaman silam telah menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki”.  Dengan kedudukan historis yang demikian, posisi perempuan dalam banyak hal berada di titik “tidak memiliki apa-apa” yang tidak sejajar dengan laki-laki.

Kaum perempuan harus didorong dan dididik untuk mengetahui permasalahan mereka, kemudian perlu didukung untuk mulai berbagi peran dan fungsi urusan domestik dengan pasangannya.
“Budaya paternalistik sudah mulai bisa perlahan dihilangkan karena perempuan sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” kata Ibeth.
Dewasa ini  beberapa pandangan bahwa kaum perempuan menuntut persamaan hal di bagian yang nyaman tanpa mau merasakan penderitaan seorang lelaki. “Pengetahuan selama ini dihasilkan dan didominasi laki-laki sebagai akibat dari akses yang lebih besar untuk menuntut ilmu” ujar Ibeth.
Ada semacam feminsme phobia karena ilmu feminisme cenderung mengkritisi pengetahuan serta metode yang digunakan selama ini. Ibeth menilai bahwa secara umum, perempuan lebih mengalami penderitaan akibat sistem patriarkis dan kapitalistik, di mana upah wanita lebih kecil karena dianggap bukan sebagai kepala keluarga. 
“Pendidikan adil gender perlu diberikan kepada laki-laki dan perempuan agar tercipta persamaan hak sebagai manusia,” tutup Ibeth. 
Jurnalis: Yohannes Krishna Fajar Nugroho/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Yohannes Krishna Fajar/dokumentasi pribadi Ibeth Koesrini.

Komentar