Polres Lampung Selatan Gelar Apel Pengamanan Aksi Blokir Jalan Tol Trans Sumatera

87

JUMAT, 3 FEBRUARI 2017

LAMPUNG — Ratusan personel gabungan Kepolisian Resort Lampung Selatan dan Sektor Penengahan, menggelar apel persiapan pengamanan aksi warga Cilamaya yang masih bertahan melakukan aksi blokir jalan di STA 4,7 di Dusun Cilamaya, Kampung Jering, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, di Maposk Penengahan, Jumat (3/2/2017).

Gelar pasukan pengamanan aksi blokir Jalan Tol Trans Sumatera di Mapolsek Penengahan.

Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Adi Ferdian Saputra, melalui Kepala Kepolisian Sektor Penengahan Ajun Komisaris Polisi Mulyadi Yakub, mengatakan, persiapan personel dilakukan untuk mengamankan titik Jalan Tol Trans Sumatera yang hingga kini masih diblokir oleh warga, karena belum menerima uang ganti-rugi lahan. Personel gabungan terdiri dari Kesatuan Sabhara, Lalu-lintas, Reskrim, dan Intelkam Polres Lampung Selatan, dengan total jumlah 123 orang, disiagakan guna mengamankan pembukaan blokir jalan di titik pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang masih dalam proses pembersihan lahan (land clearing) tersebut.

“Lokasi yang diblokir saat ini sepanjang seratus meter, dengan ditanami pisang dan sebagian dengan cara dipagar menggunakan tali. Hari ini akan dilakukan pembukaan jalan yang masih diblokir oleh warga,” ungkap Mulyadi.

Berdasarkan data dari Provost Polres Lampung Selatan, sebanyak 123 personel gabunngan dari berbagai kesatuan itu akan ditugaskan mengamankan sejumlah titik, di antaranya di lokasi pemblokiran jalan serta beberapa titik di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Lokasi STA 4,7 yang berada di dekat Jalinsum tersebut dikhawatirkan mengakibatkan kemacetan, jika aksi bergeser ke Jalinsum yang setiap hari dilalui kendaraan berbagai jenis dari Pelabuhan Bakauheni.

Mulyadi berharap, pembukaan aksi blokir jalan tersebut bisa berjalan dengan tertib dengan langkah persuasif, agar masyarakat tidak bertindak anarkis, terutama oleh masyarakat yang bertahan di titik Jalan Tol Trans Sumatera, setelah sebelumnya dilakukan berbagai upaya mediasi antara masyarakat yang terdampak JTTS dengan pihak pelaksana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Pantauan Cendana News beberapa kendaraan polisi di antaranya dari Kesatuan Sabhara dengan Mobil Pengendali Masyarakat (Dalmas) berkekuatan 1 Pleton telah disiagakan untuk pengamanan aksi. Selain itu, mobil penyuluhan Binmas juga telah disiagakan guna mengantisipasi hal-hal tak diinginkan di lokasi Jalan Tol Trans Sumatera, serta beberapa kendaraan dari Satuan Lalu-lintas.

Sementara itu  saat dikonfirmasi, salah-satu warga Dusun Cilamaya, Sugiyono, mengaku meski ada perintah pembukaan blokir Jalan Tol Trans Sumatera oleh pelaksana Jalan Tol Trans Sumatera, namun masyarakat masih akan bertahan dengan melakukan aksi blokir jalan, karena belum ada kepastian terkait pencairan uang ganti rugi lahan. “Kita akan tetap bertahan di lahan yang masih menjadi hak kita, karena hingga saat ini kita belum menerima hak uang ganti rugi lahan tol,” ungkap Sugiyono.

Warga juga mengaku mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ( LBH GMBI) yang akan mendampingi warga terkait persoalan ganti-rugi lahan JTTS yang belum dibayarkan tersebut. Hingga pekan pertama bulan Februari ini, aksi penanaman pohon pisang dan blokir jalan sudah berlangsung hampir 2 bulan setelah aksi penanaman pohon pisang yang dilakukan pada Desember 2016, lalu.

Pemblokiran oleh masyarakat dilakukan pada lahan yang masih diklaim sebagai milik masyarakat, dengan menyisakan jalan selebar 10 meter untuk aktivitas truk pengangkut material tanah dan alat berat. Sementara lahan yang diblokir masih terpasang portal bambu, pagar tali rafia dan tanaman pisang yang merupakan tanah milik beberapa warga yang terdampak JTTS dan belum menerima uang ganti-rugi.

Jurnalis: Henk Widi/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Henk Widi

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.