Potensi Pertanian di NTT Belum Tergarap Maksimal

RABU, 8 FEBRUARI 2017

MAUMERE — Kemiskinan yang mendera petani di Nusa Tenggara Timur, seharusnya tidak terjadi, mengingat curah hujan di wilayah ini cukup dan kondisi tanahnya pun tergolong subur. Hanya saja, selama ini potensi tersebut belum diolah secara maksimal. Beragam program bantuan dan pendampingan petani dari Pemerintah pun, dinilai kurang tepat sasaran.

Lahan persawahan di Desa Nebe yang dibiarkan terlantar akibat produktivitasnya menurun.

Ketua DPD I Partai Golongan Karya NTT, Ibrahim Agustinus Medah, pernah mengatakan di hadapan para kader Partai Golkar Sikka pada Selasa (24/1/2017), lalu, bahwa sektor pertanian memegang porsi di atas 40 persen, dan 80 persen penduduk NTT bergerak di sektor pertanian. Namunn, perkembangan di sektor pertanian masih lemah. Ia melihat dua hal penting kelemahan sektor pertanian adalah air dan tanah.

Menurutnya, curah hujan di Provinsi NTT yang mencapai lebih dari 40 hari, belum digarap maksimal untuk kepentingan pertanian. Seharusnya, curah hujan tersebut dimanfaatkan maksimal dengan membangun embung-embung dan waduk yang bisa menampung air. Selain itu, juga perlu dibuat sumur-sumur resapan serta berbagai teknologi lain yang bisa menampung air, sehingga curah hujan yang cukup tinggi tersebut tidak terbuang percuma ke laut. Harus ada gerakan memanen air hujan. Di musim penghujan air ditampung, dan saat musim kemarau digunakan.
Baca:
Pertanian Lahan Basah, Tak Cocok Diterapkan di NTT
Ibrahim yang juga merupakan Anggota DPD RI tersebut mengatakan, masalah luas lahan pertanian pun sangat krusial. Rata-rata petani di NTT hanya mengolah lahan seluas setengah hektar. Sedangkan lahan tidur masih ada 1,3 Juta hektar, sementara di dalam kawasan hutan ada 2 Juta hektar. “Kebijakan terkait pengolahan lahan tidur belum dibuat dan belum ada intervensi Pemerintah untuk menyediakan lahan tidur agar bisa dipakai oleh petani kita,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM), Carolus Winfridus Keupung, yang ditemui Cendana News, Jumat (3/2/2017), persoalan pertanian yang paling utama bagi WTM adalah konservasi dan analisa usaha tani. Bila dua masalah ini selesai diperbaiki, baru bisa masuk kepada persoalan teknis seperti pemupukan, perawatan tanaman dan lainnya. Persoalan ini tidak pernah dipikirkan pihak lain dalam pendampingan usaha tani, dan selama ini pendampingan langsung masuk ke persoalan teknis.

“Orang itu mau berusaha ketika dalam analisanya memberi keuntungan atau tidak, ada tidak kenyamanan bagi dirinya dalam berusaha termasuk para petani,” terangnya.

WTM, beber pegiat pertanian ini, melakukan pembenahan teknis dan manajemen usaha pada petani, dan melihat pendampingan yang dilakukan Pemerintah melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) lebih mengarah kepada pendampingan organisasi yang digerakkan oleh Gapoktan. Pemerintah menjadikan Gapoktan sebagai patokan keberhasilan. Padahal, Gapoktan hanya media bagi petani untuk tukar-menukar pengetahuan. Di Pemerintah, proyek tidak melekat dalam satu kesatuan sistem pendampingan, melainkan bersifat terpisah pendekatan proyek.

“Bila ada proyek jagung, maka yang difasilitasi hanya jagung, bukan urusan usaha tani secara keseluruhan. Sementara kalau di WTM, proyek hanya sebagai media bagi kami untuk melakukan pendampingan,” tegasnya.

Menurutnya pula, tidak akan mungkin menyelesaikan persoalan petani hanya dengan spot-spot kecil saja. Semua harus dilakukan secara menyeluruh. Harus ada konsep besar dalam sistem pendampingan bagi petani, dan petani harus terus didorong semangatnya untuk berusaha dengan gegap-gempita, bukan mati angin. Harus ada semangat yang melecut, agar petani tergerak untuk bekerja.

“Kita didik petani, agar bisa menganalisa sendiri, apakah usaha tani yang dilakukan bisa memberikan keuntungan dan membawa kesejahteraan bagi dirinya atau tidak, baru dia mulai bekerja,” papar Win, sembari menegaskan lagi, jika pendampingan yang dilakukan Pemerintah selama ini hanya sampai pada kelompok saja, bukan sampai pada usaha tani petani itu sendiri. “Persoalan usaha tani ini yang perlu diatasi, sebelum pendampingan masuk ke masalah teknis,” tegasnya.

Direktur Wahana Tani Mandiri Carolus Winfridus Keupung.

Sementara itu, WTM sendiri dalam melakukan pendampingan petani memang tidak membawa bantuan. Melainkan hanya konsep agar petani merasa bisa menyelesaikan segala persoalannya. Hal paling penting dari gerakan yang dibangun, adalah agar petani paham tujuan yang hendak dicapainya. Hal inilah yang menurut WTM belum dilakukan, sehingga meski banyak uang dan bantuan yang masuk ke petani, hasilnya tetap sedikit. Sebab, tidak ada suatu hal yang bisa mendorong petani ke arah yang lebih baik. Petani terlibat hanya sekedar jangan kehilangan muka, agar bantuan nantinya bisa didapat lagi.

WTM, kata peraih pelopor ketahanan pangan Kabupaten Sikka ini, tidak mengenal klasifikasi kelompok tani. Sementara, Pemerintah lebih fokus kepada persoalan administrasi dan klasifikasi kelompok. “Padahal, tidak ada hubungannya keberhasilan petani dengan klasifikasi, tidak ada perbedaan pendampingan antara kelas pemula, madya dan lanjut,” tegasnya.

Pemerintah, tutur Win, membuat klasifikasi kelompok dan memakan proses yang panjang, seakan-akan itu suatu pekerjaan yang luar biasa, padahal yang paling penting adalah mendampingi petani, agar bisa keluar dari kesulitan. WTM melihat, jika petani mau berubah, maka mari berusaha bersama agar petani bisa mencapai tujuan yang diinginkan. “Potensi yang ada di petani sudah cukup. Hanya bagaimana kita mengubah mental petani, agar bisa berpikir ke luar dari zona nyaman, agar bisa mencapai keberhasilan,” pungkasnya.

Jurnalis: Ebed De Rosary/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ebed De Rosary

Komentar