Sekda Provinsi Papua Benarkan KPK Geledah Kantor Gubernur

246
KAMIS 2 FEBRUARI 2017
JAYAPURA—Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mendatangi Kesekretariatan Gubernur Provinsi Papua dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua.
Sekda Provinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen – ITH.
Kedatangan tim KPK ini untuk menelusuri berkas-berkas kasus dugaan proyek fiktif pembangunan ruas jalan Kemiri, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Pada malam sebelumnya, Rabu (01/02/2017, tim KPK berjumlah sekitar 12 orang melakukan pemeriksaan di kantor Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua selama delapan jam lebih dari pukul 14.00 wit hingga malam hari pukul 23.00 wit.
Sekda Provinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen kepada awak media membenarkan kedatangan tim KPK dikantor pemprov Papua. Dikatakannya, mereka datang ke ruang kerja pejabat eselon III, Dinas PU Provinsi Papua, juga mencari bukti di menggeledah ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan ruang Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua.
“Pemeriksaan ini terkait proyek jalan Kemiri-Depapre tahun 2015 dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Mereka mengumpulkan data-data, dokumen yang berkorilasi dengan kegiatan proyek tersebut,” kata Hery Dosinaen kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Kamis (02/02/2017).
Setelah lakukan penggeladahan untuk mencari berkas di Kantor PU Provinsi Papua, kini dikatakan Hery, tim KPK menggeledah kantor ULP dan LPSE Provinsi Papua. Dalam penggeladahan ini, menurutnya tak berdampak dengan aktivitas pemerintahan di lingkungan provinsi Papua.
“Aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasanya. Semua dinas, biro melaksanakan tugas sebagaiama mestinya,” tuturnya.
Menurutnya DAK itu dana pusat yang bersumber khusus dan ini hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan tentunya nanti dilihat perkembangan dilapangan. “hasil aduit BPK, regulasi dari BPK. Dan tentunya nanti pihak KPK itu pasti akan melihat hasil lapangan,” tuturnya.
Dari pantauan langsung Cendana News dilapangan, tim KPK yang berjumlah lebih dari 10 orang tersebut mendatangi kantor ULP, LPSE dan Kesekretariatan Gubernur Provinsi Papua untuk mencari data, berkas maupun data elektronik sebagai bukti-bukti yang nantinya akan dikembangkan lebih detail.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya kesejumlah jurnalis mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan lantaran ada indikasi korupsi proyek pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre, Kabupaten Jayapura dan pihaknya tetap mengawasi proses pembangunan di Papua agar semua benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.
“Ini rangkaian dalam proses penyidikan indikasi korupsi terkait pengadaan pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre. Dari sisi penindakan ataupun pencegahan yang sedang dilakukan saat ini, agar peruntukan dana benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Papua,” kata Febri.
Dari data yang berhasil dikumpulkan media ini, pekerjaan lelang sistem gugur tersebut yakni Peningkatan Jalan Kemiri – Depapre,  sepanjang 24 kilometer, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dengan nilai paket sebesar Rp89 miliar lebih dan diikuti 16 perusahaan dan dimenangkan satu perusahaan dengan nilai Rp86 miliar lebih. Pelelangan ini dilakukan melalui LPSE Provinsi Papua.
Usai melakukan penggeledahan, tim KPK bersama aparat keamanan bersenjata lengkap meninggalkan kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura menggunakan lima mobil yang tertutup kaca gelap. Sempat sejumlah PNS berkeluyuran keluar ruangan untuk melihat aktivitas tim KPK sebelum meninggalkan lingkungan pemprov Papua. 
Tim KPK saat disalah satu koridor kantor Gubernur Provinsi Papua.
Jurnalis: Indrayadi T Hatta/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Indrayadi T Hatta
Baca Juga
Lihat juga...