Sertifikasi Khatib Jangan Membatasi Kebebasan Berdakwah

RABU 15 FEBRUARI 2017
MAKASSAR—Sertifikasi Khatib dapat memberikan kontribusi positif, kalau ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan wawasan ketika berbicara di mimbar. Jangan sampai materi yang disampaikan khatib tidak dapat ditangkap oleh jamaahnya dan isi pembicaaraan itu-itu saja. Namun kebijakan sertifikasi khatib itu tidak akan mudah dilakukan karena biaya yang akan dikeluarkan begitu tinggi, serta banyaknya masjid di Indonesia. Selain itu jangan membatasi kebebasan berdakwah. 
Diskusi “Sertifikasi Ulama/Khatib” di Makssar.
Demikian antara lain hasil diskusi yang digelar Harian Koran  Amanah Makassar pada Rabu (15/02/2017). Diskusi dengan tema “Sertifikasi Ulama/Khatib Perlukah” untuk menanggapi Menteri Agama yang mewacanakan Program Sertifikasi Khatib Jumat beberapa waktu lalu.  
Diskusi  itu  menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai kalangan, seperti  DR. Ishaq Shamad (Sekjen Ikatan Masjid Musala Indonesia Mutahidah(IMIM)),DR.H.Aderus,LC,MA(Ketua Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah Indonesia), DR. Aswar Hasan(pengamat komunikasi politik), DR. Ilham Mukhtar, MA(akademisi dari Universitas Muahmadyah Makassar.
“Adanya sertifikasi terhadap ulama dan khatib karena dengan adanya seperti itu dapat mengetahui bagaimana selera para jamahnya. Saya  pernah mendengar ada Khatib bergelar Doktor yang berceramah di salah satu mesjid tapi bahasanya terlalu tinggi. Pengurus masjid tidak mau mengundang penceramah itu lagi karena bahasanya terlalu tinggi,” papar  DR Ishaq Samad.
Pada kesempatan itu DR. H. Aderus,LC,MA menyatakan dengan adanya sertifikasi ulama khatib bisa juga menjadi standarisasi para khatib. Ada orang yang masih belum fasih baca Alquran dengan ilmu Tafsirnya masih kurang tapi sudah berani berkhutbah karena diminta oleh masyarakat sekitar lingkungannya
Sementara Azwar Hasan tidak menyetujui sertifikasi khatib. Sebab hal  tersebut cuma membatasi seseorang untuk berpendapat dalam berdakwah. Dia lebih setuju jika kebijakan itu berupa standarisasi. Namun lanjutnya  standarisasi tidak sama dengan  sertifikasi.  
“Memangnya dengan adanya sertifikasi pemerintah mau memberikan biaya untuk ceramah tidak kan? Apalagi jumlah masjid di Indonesia itu banyak. Bagaimana jika dari berlatar belakang umum (bukan pendidikan agama) namun khatib memiliki kemampuan untuk berdakwah, apa mesti di sertifikasi dulu?” ucapnya.
Jurnalis: Nurul Rahmatun Ummah/Editor: Irvan Sjafari/Foto:Nuurl Rahmatun Ummah 

Komentar