Sukseskan Program Sapi Induk Wajib Bunting, Kementan Gandeng Amervi

SENIN, 13 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI, berupaya menggenjot pertumbuhan sapi di Indonesia melalui program Sapi Induk Wajib Bunting pada 2017. Dalam program jangka panjang yang ditujukan guna meraih swasembada daging sapi tersebut, Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 1,1 Triliun untuk mendorong produksi anakan sapi menjadi 3 Juta ekor. Dana tersebut di antaranya akan digunakan untuk memperbaiki reproduksi sapi indukan yang selama ini tercatat masih rendah. 

Ketut Diarmita (tiga dari kanan) dan Agung Budiyanto (empat dari kanan) bersama Anggota Amervi.

Guna menyukseskan program tersebut, Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, I Ketut Diarmita, menyatakan, Pemerintah telah menggandeng profesi dokter hewan, dalam hal ini Asosiasi Medik Reproduksi Veteriner Indonesia (Amervi), untuk menangani gangguan reproduksi di tingkat peternak atau penerima program. Baik itu dengan upaya deteksi dini birahi, perbaikan pakan, inseminasi buatan hingga penanganan penyakit gangguan reproduksi.

Ketut menegaskan, keberhasilan kebijakan Pemerintah melalui program tersebut sangat bergantung pada peran dokter hewan yang bertugas di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di daerah maupun Dokter Hewan praktek mandiri.  “Peran dokter hewan sangat sentral dalam keberhasilan program ini. Dokter hewan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan ternak, terkait layanan teknis reproduksi, penanganan teknis inseminasi buatan hingga pengobatan pada penyakit gangguan reproduksi,” ujarnya, dalam pertemuan dengan 500 Dokter Hewan yang tergabung dalam Amervi di Yogyakarta, belum lama ini.

Selain terkait gangguan reprosuksi, persoalan lain yang kerap dihadapi dalam proses meningkatkan produksi sapi adalah terkait rendahnya kualitas pakan. Karena itu, menurutnya perbaikan kualitas pakan sapi indukan menjadi hal yang juga sangat penting untuk dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, Ketut juga mengajak para praktisi dokter hewan untuk menyukseskan program Sapi Induk Wajib Bunting sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Ketua  Amervi, Agung Budiyanto, yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, menilai penyakit gangguan reproduksi memang masih menjadi kendala terbesar dalam peningkatan produksi populasi sapi di tanah air. Ia mencatat, 5-10 total populasi sapi di Indonesia saat ini mengalami gangguan reproduksi. Padahal, sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi, dikatakan memiliki kemungkingan kecil untuk bisa bunting.

“Karena itu, peran dan tugas dokter hewan di lapangan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan proses reproduksi ternak sapi, sekaligus menyukseskan program Sapi Induk Wajib Bunting ini. Baik itu dengan melakukan diagnosa, hingga pengobatan dan evaluasi tingkat kesehatan reproduksi sapi. Karena memang hanya hokter hewan yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam penanganan gangguan reproduksi sapi,” pungkasnya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Jatmika H Kusmargana

Komentar