Tak Maksimal Jalankan Fungsi Pengawasan, Inspektorat Harus Diperkuat

96

SENIN, 6 FEBRUARI 2017

YOGYAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebut, peran inspektorat sampai saat ini masih belum maksimal dalam melakukan proses pengawasan terhadap berbagai penyimpangan birokrasi di masing-masing daerah. Hal itu disebabkan karena secara ketentuan yakni perundang-undangan, tidak memungkinkan inspektorat untuk berlaku independen.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.

“Inspektorat itu kan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sehingga kalau kita lihat lebih banyak yang tidak ada fungsinya. Masih sangat tergantung pada masing-masing kepala daerah,” katanya di sela acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Regional III, bertempat di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (06/02/2017).

Menurut Marwata, inspektorat semestinya harus independen. Hal itu dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni mengawasi kinerja pemerintah daerah. Untuk menjadikan inspektorat sebagai sebuah lembaga yang profesional, berintegritas, dan kapabilitas tinggi, memang diperlukan usaha.

“Mestinya harus independen. Seperti inspektorat KPK itu, jika ada pimpinan KPK salah ngomong sedikit saja akan diproses. Mestinya semua inspektorat harus seperti itu. Kalau ada penyimpangan harus berani melakukan teguran dan tindakan. Tidak boleh diintervensi pemerintah daerahnya masing-masing,” katanya.

KPK sendiri dikatakan telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat inspektorat. Termasuk juga dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di tiap provinsi.

“Ya selain bekerjasama dengan Kemenpan dan Kemendagri, tentu kita juga harus menggandeng BPKP agar kualitas inspektorat dapat ditingkatkan. BPKP inilah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk terus mendampingi inspektorat. Kalau inspektorat kuat, tentu paling tidak akan meminimalisir terjadinya peluang penyimpangan di daerah,” katanya.

Selama ini, KPK sendiri dikatakan telah melakukan penindakan pada sebanyak 65 pimpinan kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota maupun bupati di seluruh Indonesia.  Tahun 2016 lalu, KPK bahkan menangkap sedikitnya sebanyak 10 orang, termasuk di antaranya bupati Klaten. Mayoritas penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan masyarakat.

“Setiap tahun KPK menerima sekitar 7000 laporan penyimpangan dari masyaraat. 5 persen di antaranya diindikasi merupakan tindakan korupsi. Luasnya wilayah Indonesia tidak memungkinkan kita bisa masuk ke semua daerah, termasuk ke pelosok-pelosok. Karena itu kita membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak,” katanya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto: Jatmika H Kusmargana

Baca Juga
Lihat juga...