Warga Ledok Timoho Bangun Kampung Swadaya

482
SENIN 20 FEBRUARI 2017
YOGYAKARTA—-Belum adanya pengakuan secara legal dari pemerintah tak membuat warga kawasan Ledok Timoho Yogyakarta putus asa. Secara mandiri atau swadaya mereka tetap berusaha membangun kampung. Dengan dibantu sejumlah komunitas dan LSM, mereka  mampu membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan warga. 
Kampung Swadaya Ledok Limoho.
Meski telah belasan tahun menempati wilayah di sekitar bantaran sungai Gajahwong, sejumlah warga yang menempati kawasan Ledok Timoho sampai saat ini memang belum diakui keberadaanya secara legal oleh pemerintah. Padahal secara administratif mereka tinggal di wilayah Muja-Muju, Umbulharjo Yogyakarta. 
“Karena belum diakui secara legal administrasi maka kita membuat Komunitas Ledok Timoho. Tujuannya untuk menunjukkan eksistensi keberadaan warga,” ujar ketua komunitas Ledok Timoho, Bambang Sudiro. 
Melalui komunitas itulah warga berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat serta membangun sejumlah fasilitas kebutuhan  warga, yang selama ini tidak didapatkan dari pemerintah. 
Di antaranya adalah membuat usaha berbasis ekonomi, seperti koperasi, budidaya kambing, ikan, bebek hingga bank sampah dsb untuk meningkatan pendapatan warga. Mereka juga membangun fasilitas umum seperti MCK, mushola untuk kegiatan ibadah hingga sekolah untuk pendidikan warga. 
Masjid sederhana yang dibangun  swadaya.
“Semua kami bangun secara swadaya, selain juga dengan dibantu oleh komunitas atau LSM. Kita juga aktif menggerakkan warga untuk menjaga lingkungan sekitar,” ujarnya. 
Setelah bertahun-tahun, upaya komunitas ledok Timoho mulai menampakkan hasil. Pemukiman bataran sungai yang awalnya kumuh kini nampak lebih tertata. Tak ada lagi warga yang membuang sampah di sungai ataupun mengotori lingkungan. 
“Memang mayoritas warga  kaum pinggiran yang mengalami masalah sosial dan identitas, seperti pemulung, pengamen, dan sebagainya. Kami menempati kawasan ini sejak  2000an,” katanya. 
Untuk menjalankan sejumlah fasilitas seperti sekolah itu warga pun menyisihkan sebagian hasil usaha koperasi, maupun usaha ternak dan bank sampah yang mereka kelola. Sejumlah guru pun juga diperbantukan oleh LSM atau konunitas lain yang membina mereka. 
“Saat ini ada sebanyak 55 kepala keluarga yang tinggal di kawasan ini. Sebagian telah memiliki pekerjaan lebih baik seperti buruh lepas atau pedagang,” katanya. 
Bambang berharap dengan segala upaya yang telah mereka lakukan dalam memperbaiki kualitas warga maupun menjaga lingkungan sekitar itu, mereka dapat mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai warga kota Yogyakarta. 
“Tentu kami  berharap seperti halnya warga lainnya yang bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Karena secara nyata kita ada,” pungkasnya. 
Bambang Sudiro.
Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/Editor:Irvan Sjafari/Foto: Jatmika H Kusmargana 
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.