hut

Komnas Perlindungan Anak Kutuk Geng Rape di Papua Barat

JUMAT, 3 MARET 2017
 

JAYAPURA — Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak yang biasa disebut Komnas Anak mengutuk keras fenomena gerombolan kejahatan seksual terhadap anak di Papua Barat. Gerombolan ini kerap menamakan dirinya Geng Rape.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait.

“Peringatan dini untuk masyarakat dan pemerintah di Papua. Ini didasarkan pada fakta menunjukkan bahwa kejahatan seksual dengan cara bergerombol terhadap anak di tanah Papua jumlahnya terus meningkat bahkan sebarannya juga telah meluas di hampir semua kabupaten/kota dan ini sungguh menakutkan,” kata Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait, kepada Cendana News dari ujung selulernya, Jumat (03/03/2017).

Dikatakan Arist, keterlibatan anak sebagai pelaku geng rape juga terus meningkat, sementara penegakan hukumnya juga belum menunjukkan keadilan bagi anak sebagai korban. Bahkan menurutnya sangat memprihatinkan lantaran pelaku atau predatornya orang terdekat.

Keceriaan anak-anak di Papua.

“Seharusnya orang terdekat menjadi garda terdepan untuk melindungi anak baik di lingkungan rumah, sekolah dan lingkungan sosial lain,” tuturnya.

Ia menjelaskan peristiwa atau tragedi terhadap anak bawah lima tahun (Balita) malang di Sorong berinisial K (3,6) sebulan lalu dihilangkan secara paksa hak hidupnya. Parahnya, kata Arist, sebelum itu dibenamkan dulu ke dalam lumpur, setelah itu korban mengalami kejahatan seksual.

“Diduga tiga pelaku secara kejam melakukannya. Kejadian serupa juga masih tidak lupa dalam ingatan masyarakat Papua Barat bahwa pada bulan Desember 2016 juga telah terjadi kejahatan seksual dengan cara bergerombol yang dilakukan lebih dari 7 orang di Kota Manokwari dan di Kabupaten Bintuni,” demikian diungkapkan Arist.

Napoleon Fakdawer, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Manokwari, Papua Barat.

Rasa nyaman dan proses hukum bagi predator kejahatan seksual bergerombol terhadap balita inisial K usia 3,6 tahun di Sorong,  juga balita berusia 4 tahun di Manokwari dan balita berusia 3 tahun berinisial TP di Bintuni belum selesai dan belum mendapat keadilan hukum.

“Belum selesai yang lain, ada lagi kasus kejahatan seksual yang sungguh biadad dilakukan terduga JS, CM dan RS  pada remaja malang siswi SMP umur 14 tahun di Kampung Ayambori, Distrik Manokwari,” ujarnya.

Dirinya membeberkan bahwa perbuatan terkutuk ini justru terbuka dan dilakukan pada siang hari dan disinyalir 1 dari 3 pelaku adalah usia anak dan masih duduk sebagai siswa SMK. Korban berinisial B sampai saat ini alami trauma berat dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Manokwari.

“Komnas perlindungan anak berikan apresiasi kepada Kapolres Manokwari atas kerja keras menyelamatkan korban untuk mendesak segera menangkap dan menahan terduga pelaku,” katanya.

Sesungguhnya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak dengan cara bersama-sama di Papua yang dilakukan anak usia di bawah 15 tahun, menurut Arist sudah sangat menakutkan dan membutuhkan ekstra perhatian tokoh pemangku adat dan institusi agama seperti gereja dan institusi agama lain. “Peran ini untuk menanamkan nilai-nilai agama dan interaksi spritualitas dalam keluarga,” ujarnya.

Fakta menunjukkan bahwa para pelaku sebelum melakukan kejahatannya dipicu atau didorong lebih dulu mengkonsumsi gambar porno dari media sosial dan minuman keras (miras) secara bersama-sama. Para terduga tersangka di Kota Sorong, Distrik Manokwari dan Bintuni menunjukkan fakta bahwa pemicunya adalah pornografi dan miras.

“Atas fenomena gerombolan kejahatan seksual terhadap anak di tanah Papua khususnya di Papua Barat, Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga representasi perlindungan bagi anak di Indonesia mengutuk keras perbuatan biadad kejahatan seksual yang terjadi di Sorong,  Bintuni dan distrik Manokwari,” demikian ditegaskan Arist.

Untuk memutus mata rantai kejahatan seksual yang terjadi di Papua Barat, menurutnya dalam waktu yang tidak begitu lama pihaknya akan berkoordinasi dan membangun sinergitas penegakan hukum untuk kasus kejahatan seksual bergerombol dengan Polda Papua dan Polda Papua Barat.

Arist yang berasal dari Batak yang telah mendapat ikon sebagai  Bapak Anak Indonesia ini menambahkan untuk memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak di Papua Barat pihaknya bersama tokoh masyarakat, adat dan pemangku kepentingan perlindungan anak di tanah Papua Barat telah mendirikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Papua Barat yang dipimpin Napolion Fakdawer.

“Ke depan kami akan membentuk LPA di 14 kabupaten/kota, nantinya juga kami akan bentuk lembaga yang sama di Provinsi Papua bahkan kabupaten/kota yang ada di sana,” katanya.

Di tempat terpisah masih dari sambungan seluler, Napoleon Fakdawer selaku Ketua LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Manokwari, Papua Barat membenarkan kejahatan seksual yang kerap terjadi di tanah Papua, khususnya juga di Papua Barat. Menurutnya, terjadinya kejahatan seksual kerap terjadi berawal dari minuman beralkohol (milol).

“Kasus kejahatan seksual sampai hari ini banyak terjadi di tanah Papua, tentu menjadi ironis bagi kita semua. Dasarnya kebanyakan pelaku kejahatan seksual hampir 90 persen dipengaruhi minuman keras, juga ada gunakan sabu atau ganja,” kata Fakdawer dari ujung selulernya.

Ia mencontohkan hal sama seperti yang dikatakan Arist Merdeka Sirait, beberapa bulan lalu di Bintuni dan Sorong membuktikan kasus-kasus ini muncul dan banyak terjadi tapi  jarang di-publish, karena seringkali diselesaikan secara kekeluargaan. Menurutnya, penyelesaian secara keluarga, karena mereka menganggap hal tersebut aib atau memalukan keluarga mereka.

“Ini perlu disikapi dengan baik, kasus pelecehan seksual harus ada proses hukum yang terjadi dan juga perlu ada pendampingan kepada korban kekerasan seksual,” ujarnya.

Saat ini provinsi Papua Barat dihadapkan kasus Geng Rape, kata Fakdawer, kemarin Kamis (02/03/2017) terjadi kasus pelecehan seksual dari tiga orang pemuda terhadap anak perempuan berusia 14 tahun. Fenomena kasus Geng Rape ini meningkat secara drastis dalam tiga tahun terakhir, menurutnya ini perlu disikapi agar jangan terjadi lagi kepada anak-anak di bawah umur.

“Selain pengaruh lingkungan, juga ada pengaruh dari penggunaan Informasi Teknologi (IT) yang seharusnya tak diakses oleh anak-anak, saat ini banyak sekali yang bisa diakses konten-konten pornografi,” ujarnya.

Lembaga-lembaga ini meminta kepada seluruh orang tua yang ada di seluruh pelosok Indonesia agar tetap mengawasi anak-anak, selain mengawasi orang tua juga diminta untuk memberikan dukungan moral dan membangun iman seorang anak sejak dini. Karena menurut lembaga perlindungan anak, semua institusi pemerintah, para tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun komunikasi soal kekerasan seksual terhadap anak ini.

Jurnalis: Indrayadi T Hatta / Editor: Satmoko / Foto: Indrayadi T Hatta

Lihat juga...